Fraksi PKB DKI Desak Target RDF Dimaksimalkan sesuai Rencana Pembangunannya

“Ini bukan soal tidak sabar. Ini soal fakta bahwa kita sudah kehabisan ruang di Bantargebang, kontraknya habis tahun ini, dan satu-satunya fasilitas pengolahan besar yang kita punya di dalam kota baru bisa jalan 40 persen. Warga Jakarta berhak tahu: sampah mereka mau diapakan?” tegasnya.

Fuadi menegaskan bahwa kondisi ini semakin memperkuat urgensi pembentukan Panitia Khusus di DPRD untuk menginvestigasi proyek RDF Rorotan secara menyeluruh.

Pansus, kata Fuadi, harus secara eksplisit mendorong audit forensik yang menelusuri kesesuaian antara spesifikasi kontrak, realisasi teknis, dan penggunaan anggaran, termasuk menelusuri mengapa proyek PLTSa ITF Sunter yang sudah berstatus Proyek Strategis Nasional dibatalkan dan digantikan RDF Rorotan tanpa penjelasan memadai kepada DPRD maupun publik.

Ia juga mendesak Pemprov segera membuka data lengkap: realisasi kapasitas harian, volume RDF yang berhasil diproduksi dan diserahkan kepada Indocement, serta status jaminan pelaksanaan Rp64 miliar yang diduga tidak diperpanjang.

“Gubernur hari ini secara tidak langsung mengakui bahwa fasilitas ini belum berjalan sesuai yang dijanjikan kepada rakyat. Pansus harus dibentuk, audit forensik harus dilakukan, dan publik berhak tahu berapa sesungguhnya nilai yang mereka dapat dari Rp1,28 triliun yang sudah dikeluarkan itu,” pungkasnya.