Pergub PSBB Jabar Diteken, KTP Beralamat Sama Boleh Berboncengan Motor
Senin, 04 Mei 2020 - 18:34 WIB
loading...
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Senin (4/5/2020).
Pergub tersebut diterbitkan berbarengan dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang Pemberlakukan PSBB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19. Dalam Kepgub tersebut ditetapkan PSBB Jabar berlangsung selama 14 hari yaitu 6-19 Mei 2020.
Gubernur juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB Bidang Transportasi di wilayah Provinsi Jabar. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota.
"Tadi pagi Pak Gubernur telah menandatangani semuanya. Insya Allah Jabar siap melaksanakan PSBB," ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad.
Daud menjelaskan, secara umum Pergub PSBB Provinsi Jabar tak jauh berbeda dengan Pergub PSBB Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) maupun Bandung Raya. Ketentuan umum, sektor pembatasan, urusan yang dikecualikan, hak dan kewajiban masyarakat, serta diskresi bupati/wali kota dan sanksi, semuanya sama.
Perbedaan mencolok terdapat pada sektor transportasi, terutama motor pribadi maupun angkutan penumpang daring (online). Pasal 16 ayat 6 menyebutkan, sepeda motor pribadi boleh berboncengan dua orang asalkan memiliki KTP dengan alamat yang sama. Berboncengan motor juga diperolehkan dalam rangka kegiatan penanggulangan COVID-19, dan atau dalam kondisi gawat darurat kesehatan.
Sementara pada ayat 8, sepeda motor online juga diperbolehkan mengambil penumpang, asalkan dilakukan dalam rangka menanggulangi COVID-19 dan atau dalam kondisi gawat darurat kesehatan. "Hal teknis inilah yang salah satunya diatur dalam SE Gubernur yang ditujukan kepada bupati/wali kota," ujarnya. (Baca : 880 Mobil dari Luar Kota Dihalau di Tol Pasteur Selama PSBB)
Menurut Daud, pergub disempurnakan setelah melihat fenomena di masyarakat saat pemberlakuan PSBB Bodebek dan Bandung Raya di mana banyak suami istri pengendara sepeda motor protes karena tidak boleh melintas, padahal untuk urusan kesehatan.
Dengan mekanisme baru ini, Daud berharap tidak ada lagi pro kontra di masyarakat sehingga PSBB Provinsi Jabar berjalan lancar. "Kalau sudah diatur semuanya enak petugas enak, masyarakat enak. Tidak ada lagi yang nyolong-nyolong pakai jalan tikus," imbuhnya. (Baca : Yakin Efektif Tekan Corona, Kapolda Dukung Penuh PSBB di Jawa Barat)
Pergub juga mewajibkan masyarakat menjalani tes masif apabila telah ditetapkan petugas sebagai bagian dari pemetaan penyakit, isolasi mandiri di tempat yang ditentukan, serta melapor jika dirinya dan keluarga mengalami gejala COVID-1.
"Kalau tidak ada tes masif, PSBB tidak punya ukuran keberhasilan karena tidak ada pemetaan. Penting juga, tes masif untuk mendeteksi OTG (orang tanpa gejala) yang aktif," ujarnya.
Dua hari menjelang pemberlakuan PSBB Provinsi Jabar, tambah Daud, pihaknya juga semakin intens berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan instansi vertikal pemerintah pusat.
"Kami harapkan semua kabupaten/kota siap melaksanakan PSBB maksimal. Tapi kalau pun ada yang PSBB parsial, kita benar- benar hitung untung ruginya," tandasnya.
Pergub tersebut diterbitkan berbarengan dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 443/Kep.259- Hukham/2020 tentang Pemberlakukan PSBB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanggulangan COVID-19. Dalam Kepgub tersebut ditetapkan PSBB Jabar berlangsung selama 14 hari yaitu 6-19 Mei 2020.
Gubernur juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB Bidang Transportasi di wilayah Provinsi Jabar. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota.
"Tadi pagi Pak Gubernur telah menandatangani semuanya. Insya Allah Jabar siap melaksanakan PSBB," ujar Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad.
Daud menjelaskan, secara umum Pergub PSBB Provinsi Jabar tak jauh berbeda dengan Pergub PSBB Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) maupun Bandung Raya. Ketentuan umum, sektor pembatasan, urusan yang dikecualikan, hak dan kewajiban masyarakat, serta diskresi bupati/wali kota dan sanksi, semuanya sama.
Perbedaan mencolok terdapat pada sektor transportasi, terutama motor pribadi maupun angkutan penumpang daring (online). Pasal 16 ayat 6 menyebutkan, sepeda motor pribadi boleh berboncengan dua orang asalkan memiliki KTP dengan alamat yang sama. Berboncengan motor juga diperolehkan dalam rangka kegiatan penanggulangan COVID-19, dan atau dalam kondisi gawat darurat kesehatan.
Sementara pada ayat 8, sepeda motor online juga diperbolehkan mengambil penumpang, asalkan dilakukan dalam rangka menanggulangi COVID-19 dan atau dalam kondisi gawat darurat kesehatan. "Hal teknis inilah yang salah satunya diatur dalam SE Gubernur yang ditujukan kepada bupati/wali kota," ujarnya. (Baca : 880 Mobil dari Luar Kota Dihalau di Tol Pasteur Selama PSBB)
Menurut Daud, pergub disempurnakan setelah melihat fenomena di masyarakat saat pemberlakuan PSBB Bodebek dan Bandung Raya di mana banyak suami istri pengendara sepeda motor protes karena tidak boleh melintas, padahal untuk urusan kesehatan.
Dengan mekanisme baru ini, Daud berharap tidak ada lagi pro kontra di masyarakat sehingga PSBB Provinsi Jabar berjalan lancar. "Kalau sudah diatur semuanya enak petugas enak, masyarakat enak. Tidak ada lagi yang nyolong-nyolong pakai jalan tikus," imbuhnya. (Baca : Yakin Efektif Tekan Corona, Kapolda Dukung Penuh PSBB di Jawa Barat)
Pergub juga mewajibkan masyarakat menjalani tes masif apabila telah ditetapkan petugas sebagai bagian dari pemetaan penyakit, isolasi mandiri di tempat yang ditentukan, serta melapor jika dirinya dan keluarga mengalami gejala COVID-1.
"Kalau tidak ada tes masif, PSBB tidak punya ukuran keberhasilan karena tidak ada pemetaan. Penting juga, tes masif untuk mendeteksi OTG (orang tanpa gejala) yang aktif," ujarnya.
Dua hari menjelang pemberlakuan PSBB Provinsi Jabar, tambah Daud, pihaknya juga semakin intens berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan instansi vertikal pemerintah pusat.
"Kami harapkan semua kabupaten/kota siap melaksanakan PSBB maksimal. Tapi kalau pun ada yang PSBB parsial, kita benar- benar hitung untung ruginya," tandasnya.
(muh)
Lihat Juga :
