Warga Kalideres Tolak Pembangunan Rumah Duka dan Krematorium di Utan Jati
Sabtu, 28 Februari 2026 - 20:21 WIB
loading...
Warga RW 017 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat menolak pembangunan rumah duka dan krematorium Swarga Abadi di Jalan Utan Jati. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Warga RW 017 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat menolak pembangunan rumah duka dan krematorium Swarga Abadi di Jalan Utan Jati. Mereka Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghentikan proyek tersebut.
“Pak Gubernur, ini rumah kami, masa depan anak-anak kami. Jika aspirasi kami tidak didengar, kami sepakat pada Pilgub tidak akan pilih bapak kembali!” kata warga RW 017 Budi Switarno, Sabtu (28/2/2026).
Koordinator warga, Budiman Tandiono, menegaskan aksi ini merupakan lanjutan dari aksi unjuk rasa sebelumnya yang digelar warga RW 012 dan RW 019 Pegadungan. “Ini demonstrasi kedua. Kami akan terus kawal sampai pembangunan rumah duka Swarga Abadi dihentikan secara permanen,” tegasnya.
Menurut dia, sedikitnya enam RW terdampak langsung proyek tersebut. Mereka menilai lokasi pembangunan berada di kawasan padat penduduk.
Tak hanya soal lokasi, warga juga mempertanyakan legalitas proyek tersebut. Mereka mendesak audit menyeluruh terhadap izin yang diterbitkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata). Budiman menyebutkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut telah keluar, namun warga meragukan kelengkapan dokumen lingkungan.
“Pak Gubernur, ini rumah kami, masa depan anak-anak kami. Jika aspirasi kami tidak didengar, kami sepakat pada Pilgub tidak akan pilih bapak kembali!” kata warga RW 017 Budi Switarno, Sabtu (28/2/2026).
Koordinator warga, Budiman Tandiono, menegaskan aksi ini merupakan lanjutan dari aksi unjuk rasa sebelumnya yang digelar warga RW 012 dan RW 019 Pegadungan. “Ini demonstrasi kedua. Kami akan terus kawal sampai pembangunan rumah duka Swarga Abadi dihentikan secara permanen,” tegasnya.
Menurut dia, sedikitnya enam RW terdampak langsung proyek tersebut. Mereka menilai lokasi pembangunan berada di kawasan padat penduduk.
Tak hanya soal lokasi, warga juga mempertanyakan legalitas proyek tersebut. Mereka mendesak audit menyeluruh terhadap izin yang diterbitkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata). Budiman menyebutkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebut telah keluar, namun warga meragukan kelengkapan dokumen lingkungan.
Lihat Juga :
