Banjir Ancam Permukiman Elite di Jakarta, DKI Diminta Hentikan Bangunan Komersial
Sabtu, 21 Februari 2026 - 23:58 WIB
loading...
Ancaman banjir kini tidak lagi hanya menghantui kawasan padat penduduk, tetapi juga mulai mengintai permukiman elite di Jakarta. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ancaman banjir kini tidak lagi hanya menghantui kawasan padat penduduk, tetapi juga mulai mengintai permukiman mewah seperti Kelapa Gading, Jakarta Timur dan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Fenomena ini dinilai sebagai dampak langsung dari masifnya pembangunan gedung-gedung dan kawasan komersial yang semata-mata berorientasi pada keuntungan atau cuan.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menegaskan jika pemerintah daerah serius ingin mewujudkan Jakarta bebas dari banjir atau setidaknya meminimalkan tinggi genangan air, maka langkah paling mendesak adalah menghentikan pembangunan bangunan komersial yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
“Banjir bahkan bisa melanda permukiman mewah. Solusinya jelas, hentikan bangunan-bangunan yang bersifat komersial dan hanya berorientasi pada cuan,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Baca juga: Sebut 3 Masalah Utama Jakarta, Rano Karno: Banjir, Macet, dan Kemiskinan Kota
Menurut Hari, arah pembangunan Jakarta saat ini semakin menunjukkan wajah kota bisnis yang mengedepankan nilai rupiah semata, bukan keberlanjutan lingkungan maupun keselamatan warga. Hari menilai, jika orientasi komersial terus dipaksakan, maka niat untuk menjadikan Jakarta bebas dari banjir patut dipertanyakan hanya sebatas wacana.
“Jika arahnya komersial makin jelas, maka itu menandakan tidak ada niat untuk menjadikan Jakarta bebas banjir. Apalagi sudah ada pernyataan bahwa Jakarta tidak sepenuhnya bisa terbebas dari banjir atau genangan air. Artinya tidak ada target dan tidak ada program yang jelas,” tegasnya.
Hari juga mengingatkan Jakarta saat ini menghadapi berbagai pemicu yang memperparah banjir, mulai dari peningkatan suhu, polusi udara, tingginya kubik sampah harian hingga berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Lebih lanjut, ia mempertanyakan fokus kebijakan Gubernur Jakarta dalam membenahi persoalan banjir.
Lihat video: Pramono Anung Pastikan Penanganan Banjir Jakarta Tak Lagi Gunakan Cara Lama
“Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan tata ruang manusia atau Sumber Daya Manusia (SDM), bukan terus-menerus memperluas tata ruang gedung. Yang berjalan sekarang adalah zona gedung terus berkembang, sementara pembenahan terhadap manusia atau SDM diabaikan. Target yang dikejar hanya cuan dan cuan. Jika ini terus dibiarkan, Jakarta akan sepenuhnya menjadi kota bisnis,” katanya.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menegaskan jika pemerintah daerah serius ingin mewujudkan Jakarta bebas dari banjir atau setidaknya meminimalkan tinggi genangan air, maka langkah paling mendesak adalah menghentikan pembangunan bangunan komersial yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
“Banjir bahkan bisa melanda permukiman mewah. Solusinya jelas, hentikan bangunan-bangunan yang bersifat komersial dan hanya berorientasi pada cuan,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Baca juga: Sebut 3 Masalah Utama Jakarta, Rano Karno: Banjir, Macet, dan Kemiskinan Kota
Menurut Hari, arah pembangunan Jakarta saat ini semakin menunjukkan wajah kota bisnis yang mengedepankan nilai rupiah semata, bukan keberlanjutan lingkungan maupun keselamatan warga. Hari menilai, jika orientasi komersial terus dipaksakan, maka niat untuk menjadikan Jakarta bebas dari banjir patut dipertanyakan hanya sebatas wacana.
“Jika arahnya komersial makin jelas, maka itu menandakan tidak ada niat untuk menjadikan Jakarta bebas banjir. Apalagi sudah ada pernyataan bahwa Jakarta tidak sepenuhnya bisa terbebas dari banjir atau genangan air. Artinya tidak ada target dan tidak ada program yang jelas,” tegasnya.
Hari juga mengingatkan Jakarta saat ini menghadapi berbagai pemicu yang memperparah banjir, mulai dari peningkatan suhu, polusi udara, tingginya kubik sampah harian hingga berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Lebih lanjut, ia mempertanyakan fokus kebijakan Gubernur Jakarta dalam membenahi persoalan banjir.
Lihat video: Pramono Anung Pastikan Penanganan Banjir Jakarta Tak Lagi Gunakan Cara Lama
“Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan tata ruang manusia atau Sumber Daya Manusia (SDM), bukan terus-menerus memperluas tata ruang gedung. Yang berjalan sekarang adalah zona gedung terus berkembang, sementara pembenahan terhadap manusia atau SDM diabaikan. Target yang dikejar hanya cuan dan cuan. Jika ini terus dibiarkan, Jakarta akan sepenuhnya menjadi kota bisnis,” katanya.
Lihat Juga :
