Dukung Pembangunan Gedung MUI di HI, Pramono: Kita Laksanakan Sesuai Aturan Cagar Budaya
Senin, 09 Februari 2026 - 12:15 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membangun Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta. Rencana gedung MUI itu akan menggunakan bekas kantor Kedutaan Besar Inggris
"Ya, yang pertama, apa pun pasti Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris," ucap Pramono, Senin (9/2/2026).
Pramono menjelaskan Gedung Kedutaan Besar Inggris saat ini telah ditetapkan sebagai heritage Provinsi atau cagar budaya yang dimiliki DKI Jakarta. Maka dengan demikian, pembangunan gedung baru akan mentaati prinsip dan ketentuan cagar budaya yang berlaku.
Baca juga: Presiden Sediakan Lahan Seluas 4 Ribu Meter di Bundaran HI untuk Gedung MUI
"Di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage provinsi. Maka dengan demikian, kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu," ucapnya.
Pramono menegaskan pembangunan gedung akan dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pemprov DKI hanya membantu admistrasi pembangunan bangunan tersebut.
"Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi persyaratan lapangannya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support untuk itu," ucap dia.
"Ya, yang pertama, apa pun pasti Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu dipakai oleh Kedutaan Besar Inggris," ucap Pramono, Senin (9/2/2026).
Pramono menjelaskan Gedung Kedutaan Besar Inggris saat ini telah ditetapkan sebagai heritage Provinsi atau cagar budaya yang dimiliki DKI Jakarta. Maka dengan demikian, pembangunan gedung baru akan mentaati prinsip dan ketentuan cagar budaya yang berlaku.
Baca juga: Presiden Sediakan Lahan Seluas 4 Ribu Meter di Bundaran HI untuk Gedung MUI
"Di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage provinsi. Maka dengan demikian, kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu," ucapnya.
Pramono menegaskan pembangunan gedung akan dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pemprov DKI hanya membantu admistrasi pembangunan bangunan tersebut.
"Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi persyaratan lapangannya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support untuk itu," ucap dia.
Lihat Juga :
