Bahan Bakar Nabati Karya Anak Bangsa Bakal Dipasarkan di Timor Leste, Bobibos Siap Produksi Massal
Minggu, 28 Desember 2025 - 16:33 WIB
loading...
Pengembangan bahan bakar nabati berbasis jerami, Bobibos, telah memasuki tahap produksi di Timor Leste dan telah diketahui oleh Presiden Prabowo Subianto. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
BOGOR - Pengembangan bahan bakar nabati berbasis jerami, Bobibos, telah memasuki tahap produksi di Timor Leste. Produk energi terbarukan karya anak bangsa ini disebut telah diketahui oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pembina Bobibos, Mulyadi mengaku telah melaporkan produknya kepada Presiden Prabowo melalui komunikasi berjenjang dan sesuai etika organisasi sebagai kader Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI.
Baca juga: Bobibos Dapat Proteksi dan Regulasi dari Timor Leste: Kelola 25 Ribu Hektare Sawah
"Dalam konteks partai, saya sudah melapor ke pembinaan partai, Dewan Pembina, dan unsur pimpinan lainnya. Dalam konteks legislasi, kami juga sudah menyampaikan ke pimpinan DPR, ketua dan wakil ketua komisi terkait, hingga kementerian teknis. Dengan begitu, saya yakin Pak Presiden mengetahui perkembangan ini," kata Mulyadi di Bumi Sultan Jonggol, Bogor, Jawa Barat Jumat (26/12/2025).
Sebagai kader Gerindra, ia berkata, komunikasi dengan Presiden Prabowo tidak dilakukan secara personal, melainkan mengikuti mekanisme dua fungsi, yakni partai dan legislasi. Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak menimbulkan kesan melampaui kewenangan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Timor Leste menjadi negara pertama yang secara konkret merealisasikan penggunaan Bobibos. Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Bobibos dan mitra di Timor-Leste langsung menyusun perjanjian kerja sama lanjutan berupa rencana aksi, kerangka waktu, penanggung jawab, hingga kebutuhan produksi.
Baca juga: Setara dengan Pertamax Turbo, Ini Fakta Ilmiah Bobibos BBM Buatan Jonggol
Bahkan, Pemerintah Timor Leste juga memberikan dukungan penuh berupa fasilitas pabrik serta lahan bahan baku seluas 25.000 hektare. Untuk tahap awal, sekitar 5.700 hektare telah disiapkan. Kapasitas produksi masih dalam tahap pembahasan karena bergantung pada volume yang diinginkan, ketersediaan bahan baku, serta pembangunan mesin produksi di lokasi.
"Target kami paling lambat Februari sudah produksi, tapi kami upayakan Januari sudah mulai. Produksi perdana akan diluncurkan langsung oleh pemerintah Timor-Leste," terang Mulyadi.
Kendati begitu, Mulyadi menegaskan, Bobibos siap diproduksi secara massal di Indonesia bila Pemerintah ingin memproduksi masal di tanah air. Namun ia menekankan, produksi massal hanya bisa dilakukan jika ada regulasi yang mengatur jerami sebagai bahan baku bioenergi.
"Kalau negara meminta, pasti kami siap. Dengan potensi 11,3 juta hektare sawah, bahkan dengan asumsi produksi konservatif, Indonesia bisa menghasilkan sekitar 20 miliar liter per tahun. Itu sangat meringankan masyarakat," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Meski demikian, ia menegaskan Bobibos tidak akan melangkah tanpa dasar hukum. Saat ini, kebijakan nasional transisi energi baru mengatur bioenergi berbasis sawit, aren, dan tebu. Jerami belum masuk dalam regulasi tersebut.
"Kami kader partai pemerintah. Kami harus memberi contoh ketaatan pada regulasi. Tidak mungkin kami produksi dan distribusi massal tanpa aturan uji ketahanan, sertifikasi, dan standar keselamatan," ujarnya.
Pembina Bobibos, Mulyadi mengaku telah melaporkan produknya kepada Presiden Prabowo melalui komunikasi berjenjang dan sesuai etika organisasi sebagai kader Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI.
Baca juga: Bobibos Dapat Proteksi dan Regulasi dari Timor Leste: Kelola 25 Ribu Hektare Sawah
"Dalam konteks partai, saya sudah melapor ke pembinaan partai, Dewan Pembina, dan unsur pimpinan lainnya. Dalam konteks legislasi, kami juga sudah menyampaikan ke pimpinan DPR, ketua dan wakil ketua komisi terkait, hingga kementerian teknis. Dengan begitu, saya yakin Pak Presiden mengetahui perkembangan ini," kata Mulyadi di Bumi Sultan Jonggol, Bogor, Jawa Barat Jumat (26/12/2025).
Sebagai kader Gerindra, ia berkata, komunikasi dengan Presiden Prabowo tidak dilakukan secara personal, melainkan mengikuti mekanisme dua fungsi, yakni partai dan legislasi. Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak menimbulkan kesan melampaui kewenangan.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Timor Leste menjadi negara pertama yang secara konkret merealisasikan penggunaan Bobibos. Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), Bobibos dan mitra di Timor-Leste langsung menyusun perjanjian kerja sama lanjutan berupa rencana aksi, kerangka waktu, penanggung jawab, hingga kebutuhan produksi.
Baca juga: Setara dengan Pertamax Turbo, Ini Fakta Ilmiah Bobibos BBM Buatan Jonggol
Bahkan, Pemerintah Timor Leste juga memberikan dukungan penuh berupa fasilitas pabrik serta lahan bahan baku seluas 25.000 hektare. Untuk tahap awal, sekitar 5.700 hektare telah disiapkan. Kapasitas produksi masih dalam tahap pembahasan karena bergantung pada volume yang diinginkan, ketersediaan bahan baku, serta pembangunan mesin produksi di lokasi.
"Target kami paling lambat Februari sudah produksi, tapi kami upayakan Januari sudah mulai. Produksi perdana akan diluncurkan langsung oleh pemerintah Timor-Leste," terang Mulyadi.
Kendati begitu, Mulyadi menegaskan, Bobibos siap diproduksi secara massal di Indonesia bila Pemerintah ingin memproduksi masal di tanah air. Namun ia menekankan, produksi massal hanya bisa dilakukan jika ada regulasi yang mengatur jerami sebagai bahan baku bioenergi.
"Kalau negara meminta, pasti kami siap. Dengan potensi 11,3 juta hektare sawah, bahkan dengan asumsi produksi konservatif, Indonesia bisa menghasilkan sekitar 20 miliar liter per tahun. Itu sangat meringankan masyarakat," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Meski demikian, ia menegaskan Bobibos tidak akan melangkah tanpa dasar hukum. Saat ini, kebijakan nasional transisi energi baru mengatur bioenergi berbasis sawit, aren, dan tebu. Jerami belum masuk dalam regulasi tersebut.
"Kami kader partai pemerintah. Kami harus memberi contoh ketaatan pada regulasi. Tidak mungkin kami produksi dan distribusi massal tanpa aturan uji ketahanan, sertifikasi, dan standar keselamatan," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
