Sri Haryati Ditugasi Anies Gantikan Sekda Saefullah
loading...
Sekda DKI Jakarta Saefullah yang dirawat intensif karena positif Covid-19 untuk sementara waktu posisinya digantikan Asisten Perekonomian dan Keuangan Daerah DKI Jakarta Sri Haryati. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk Asisten Perekonomian dan Keuangan Daerah DKI Jakarta Sri Haryati sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Pejabat definitif Sekda DKI Jakarta Saefullah masih dirawat intensif setelah positif Covid-19 .
"Memerintahkan Sri Haryati melaksanakan tugas sebagai Plh Sekda DKI di samping jabatannya sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Daerah DKI Jakarta mulai 14 September 2020 sampai pejabat definitif melaksanakan tugas kembali," seperti dikutip dalam surat perintah tugas yang diterima SINDOnews, Rabu (16/9/2020). (Baca juga: Saran IDI Hindari Penularan Covid-19 di Moda Transportasi Massal)
Dalam menjalankan tugas sebagai Plh, Sri tidak memiliki kewenangan membuat atau mengambil keputusan yang bersifat strategis. Keputusan itu di antaranya penetapan atau perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. (Baca juga: Sekdis Pariwisata dan Kadishub Tangsel Terpapar Corona)
"Dan perubahan status kepegawaian seperti memberhentikan, memindahkan, atau mengangkat pegawai terkecuali mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) sebagaimana pejabat definitif melaksanakan tugasnya sehari-hari," begitu bunyi petikan surat tersebut.
"Memerintahkan Sri Haryati melaksanakan tugas sebagai Plh Sekda DKI di samping jabatannya sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Daerah DKI Jakarta mulai 14 September 2020 sampai pejabat definitif melaksanakan tugas kembali," seperti dikutip dalam surat perintah tugas yang diterima SINDOnews, Rabu (16/9/2020). (Baca juga: Saran IDI Hindari Penularan Covid-19 di Moda Transportasi Massal)
Dalam menjalankan tugas sebagai Plh, Sri tidak memiliki kewenangan membuat atau mengambil keputusan yang bersifat strategis. Keputusan itu di antaranya penetapan atau perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. (Baca juga: Sekdis Pariwisata dan Kadishub Tangsel Terpapar Corona)
"Dan perubahan status kepegawaian seperti memberhentikan, memindahkan, atau mengangkat pegawai terkecuali mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) sebagaimana pejabat definitif melaksanakan tugasnya sehari-hari," begitu bunyi petikan surat tersebut.
(jon)
Lihat Juga :
