Penantian 35 Tahun Akhirnya Gereja HKBP Pondok Kelapa Diresmikan Gubernur Pramono
Minggu, 14 Desember 2025 - 16:18 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025). Foto: Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025). Perizinan pembangunan gereja telah dimulai sejak 35 tahun lalu.
"Saya hadir untuk peresmian Gereja HKBP Resort Pondok Kelapa yang mulai pembangunannya dari April dan November 2025 selesai, hari ini diresmikan," ujar Pramono.
Baca juga: Dosen Universitas HKBP Nomensen Tewas Ditabrak Truk Tangki di Siantar
"Gereja ini dalam proses perizinannya memakan waktu 35 tahun untuk bisa menjadi tempat beribadah dan berpindah-pindah. Akhirnya Alhamdulillah hari ini selesai," sambungnya.
Pramono mengaku senang dengan diresmikannya tempat beribadah tersebut. Dia berharap gereja yang dimaksud akan menjadi simbol bagi kerukunan umat beragama, khususnya di Jakarta.
Lamanya perizinan karena membutuhkan proses berjenjang dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, FKUB, hingga di meja gubernur.
"Dan ini prosesnya selalu panjang. Kalau ada yang tidak setuju selalu kemudian tidak terproses dan itulah yang memang harus diperbaiki," katanya.
"Saya hadir untuk peresmian Gereja HKBP Resort Pondok Kelapa yang mulai pembangunannya dari April dan November 2025 selesai, hari ini diresmikan," ujar Pramono.
Baca juga: Dosen Universitas HKBP Nomensen Tewas Ditabrak Truk Tangki di Siantar
"Gereja ini dalam proses perizinannya memakan waktu 35 tahun untuk bisa menjadi tempat beribadah dan berpindah-pindah. Akhirnya Alhamdulillah hari ini selesai," sambungnya.
Pramono mengaku senang dengan diresmikannya tempat beribadah tersebut. Dia berharap gereja yang dimaksud akan menjadi simbol bagi kerukunan umat beragama, khususnya di Jakarta.
Lamanya perizinan karena membutuhkan proses berjenjang dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, FKUB, hingga di meja gubernur.
"Dan ini prosesnya selalu panjang. Kalau ada yang tidak setuju selalu kemudian tidak terproses dan itulah yang memang harus diperbaiki," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
