Komite Otsus Undang Presiden Hadiri Natal 2025 dan Nobatkan Papua sebagai Tanah Injili
Rabu, 10 Desember 2025 - 17:47 WIB
loading...
A
A
A
Masih menurut Yanni, dirinya menolak anggapan bahwa pemberian uang tunai akan menciptakan ketergantungan atau disalahgunakan. Dia pun keberatan dengan stigma negatif yang dilontarkan pihak tertentu terhadap orang Papua sebagai "pemabuk" atau "pemalas".
Secara skeptis, ia mengatakan tidak perlu bagi-bagi uang karena itu sama saja memberi ikan, padahal harusnya memberi pancing. Terkait pandangan tersebut Yanni menekankan bahwa pendekatan "pancing" sudah diterapkan dan berlangsung selama 24 tahun, serta menghabiskan anggaran Otsus yang mencapai sekitar Rp 200 triliun.
"Selama 24 tahun ini yang diberikan adalah ‘pancing’, tetapi dampaknya belum seperti yang diharapkan. Kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Karena itu perlu dicoba pendekatan baru berupa BLT, supaya rakyat merasakan langsung," ujarnya.
Dalam rapat komite yang sama, Yanni juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di Papua. Ia menyoroti banjir besar yang belakangan melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Tidak tertutup kemungkinan Papua mengalami hal serupa. Jayapura, Manokwari, dan Pegunungan Arfak pernah mengalami banjir bandang dan longsor yang memakan banyak korban jiwa," katanya.
Ia menegaskan perlunya penindakan tegas terhadap aktivitas illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing yang menurutnya masih terjadi di sejumlah daerah. Yanni mengaku menyaksikan langsung kegiatan pembalakan liar di Sarmi Papua yang diduga melibatkan oknum tertentu. Pengerukan gunung secara ugal-ugalan menurutnya juga perlu diawasi.
Jika tidak diantisipasi, lanjut Yanni, Papua bisa porak-poranda. Dia mengajak semua pihak untuk menyelamatkan generasi masa depan dan habitat alam yang indah di tanah Papua.
Secara skeptis, ia mengatakan tidak perlu bagi-bagi uang karena itu sama saja memberi ikan, padahal harusnya memberi pancing. Terkait pandangan tersebut Yanni menekankan bahwa pendekatan "pancing" sudah diterapkan dan berlangsung selama 24 tahun, serta menghabiskan anggaran Otsus yang mencapai sekitar Rp 200 triliun.
"Selama 24 tahun ini yang diberikan adalah ‘pancing’, tetapi dampaknya belum seperti yang diharapkan. Kesejahteraan rakyat tidak tercapai. Karena itu perlu dicoba pendekatan baru berupa BLT, supaya rakyat merasakan langsung," ujarnya.
Dalam rapat komite yang sama, Yanni juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di Papua. Ia menyoroti banjir besar yang belakangan melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Tidak tertutup kemungkinan Papua mengalami hal serupa. Jayapura, Manokwari, dan Pegunungan Arfak pernah mengalami banjir bandang dan longsor yang memakan banyak korban jiwa," katanya.
Ia menegaskan perlunya penindakan tegas terhadap aktivitas illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing yang menurutnya masih terjadi di sejumlah daerah. Yanni mengaku menyaksikan langsung kegiatan pembalakan liar di Sarmi Papua yang diduga melibatkan oknum tertentu. Pengerukan gunung secara ugal-ugalan menurutnya juga perlu diawasi.
Jika tidak diantisipasi, lanjut Yanni, Papua bisa porak-poranda. Dia mengajak semua pihak untuk menyelamatkan generasi masa depan dan habitat alam yang indah di tanah Papua.
(cip)
Lihat Juga :