Polemik Bandara IMIP, Pengamat Hukum: Siapa yang Mengizinkan?
Kamis, 27 November 2025 - 19:29 WIB
loading...
Polemik keberadaan bandara di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali mendapat sorotan. Foto/YouTube SindoNews
A
A
A
MOROWALI - Polemik keberadaan bandara di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park ( IMIP ), Morowali mendapat sorotan dari Pengamat Hukum dan Politik Pieter C. Zulkifli. Menurut dia, keberadaan bandara tersebut ganjil.
Sebab, sebuah bandara sibuk mengatur lalu lintas pesawat, namun di luar pengetahuan negara. Dia menyebut fenomena ini sebagai kedaulatan yang dilepas begitu saja, bukan dicuri.
Dia mengingatkan kedaulatan tidak roboh oleh tekanan, melainkan oleh keberanian untuk diam. Ironinya, kata dia, pintu masuk orang dan barang tetap bekerja tanpa kendali negara, sementara kementerian masih berkutat pada klarifikasi dan rapat koordinasi.
Baca juga: Satgas PKH Temukan Bandara di Morowali Tanpa Pengawasan, Bea Cukai, hingga Imigrasi
Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan jika negara hanya berani hadir lewat wacana, jangan kaget bila suatu hari republik harus meminta izin untuk masuk ke wilayahnya sendiri.
"Bandara IMIP beroperasi tanpa kontrol negara. Kedaulatan absen, korporasi justru berkuasa, seolah republik hanya tamu di wilayahnya sendiri," kata Pieter Zulkifli dalam catatan analisisnya, Kamis (27/11/2025).
Dia menilai kedaulatan negara tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola wilayah darat dan laut. Ruang udara pun merupakan yurisdiksi publik yang hanya boleh dikelola oleh negara.
Baca juga: Ada Bandara Diduga Ilegal di Morowali, Purbaya Siap Kirim Petugas Bea Cukai
Dia menyatakan di Morowali, Sulawesi Tengah, prinsip ini dipertaruhkan. Dia melanjutkan, bandara yang dibangun di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi, namun negara justru hadir seolah sebagai penonton, bukan pemegang otoritas.
Sebab, sebuah bandara sibuk mengatur lalu lintas pesawat, namun di luar pengetahuan negara. Dia menyebut fenomena ini sebagai kedaulatan yang dilepas begitu saja, bukan dicuri.
Dia mengingatkan kedaulatan tidak roboh oleh tekanan, melainkan oleh keberanian untuk diam. Ironinya, kata dia, pintu masuk orang dan barang tetap bekerja tanpa kendali negara, sementara kementerian masih berkutat pada klarifikasi dan rapat koordinasi.
Baca juga: Satgas PKH Temukan Bandara di Morowali Tanpa Pengawasan, Bea Cukai, hingga Imigrasi
Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan jika negara hanya berani hadir lewat wacana, jangan kaget bila suatu hari republik harus meminta izin untuk masuk ke wilayahnya sendiri.
"Bandara IMIP beroperasi tanpa kontrol negara. Kedaulatan absen, korporasi justru berkuasa, seolah republik hanya tamu di wilayahnya sendiri," kata Pieter Zulkifli dalam catatan analisisnya, Kamis (27/11/2025).
Dia menilai kedaulatan negara tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola wilayah darat dan laut. Ruang udara pun merupakan yurisdiksi publik yang hanya boleh dikelola oleh negara.
Baca juga: Ada Bandara Diduga Ilegal di Morowali, Purbaya Siap Kirim Petugas Bea Cukai
Dia menyatakan di Morowali, Sulawesi Tengah, prinsip ini dipertaruhkan. Dia melanjutkan, bandara yang dibangun di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi, namun negara justru hadir seolah sebagai penonton, bukan pemegang otoritas.
Lihat Juga :
