Anggota DPD RI Minta Pemerintah Fokus Selesaikan Akar Masalah Papua
Jum'at, 31 Oktober 2025 - 18:01 WIB
loading...
A
A
A
“Situasi saat ini masih banyak korban berjatuhan baik dari warga sipil, aparat keamanan (TNI-Polri), tenaga pendidik, maupun kesehatan. Jadi menurut saya selaku senator Papua Barat, dari masa pemerintahan reformasi hingga saat ini belum ada formula penyelesaian yang konkret,” tegas Senator Papua Barat.
Padahal, kata Dr. Filep, saat ini telah banyak kebijakan politik seperti pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua termasuk memberikan kebijakan afirmasi di bidang pendidikan dan kesehatan.
Baca juga: Generasi Muda Papua Didorong Jadi Pelopor Persatuan dan Rekonsiliasi
“Kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah, banyak kebijkan afirmasi di berbagai sektor untuk Papua. Namun, hal-hal fundamental belum dituntaskan. Misalnya saja soal keadilan hukum seperti kasus pelanggaran HAM Berat di tanah Papua, yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana realisasinya? Ini yang kita tunggu wujud nyatanya, harus memberikan rasa keadilan,” ucapnya.
“Oleh sebab itu, bagi saya semua kebijakan yang ada harus dievaluasi. Dan perlu fokus menyelesaikan masalah mendasar Papua dengan membuka ruang dialog atau ruang yang lebih spesifik terkait penyelesaian pelanggaran HAM maupun isu disintegrasi bangsa,” tegasnya.
Filep menekankan, hasil-hasil riset LIPI terkait masalah Papua dapat digunakan pemerintah untuk merumuskan formula penyelesaian konflik berkepanjangan di tanah Papua secara komprehensif.
Padahal, kata Dr. Filep, saat ini telah banyak kebijakan politik seperti pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua termasuk memberikan kebijakan afirmasi di bidang pendidikan dan kesehatan.
Baca juga: Generasi Muda Papua Didorong Jadi Pelopor Persatuan dan Rekonsiliasi
“Kita apresiasi apa yang dilakukan pemerintah, banyak kebijkan afirmasi di berbagai sektor untuk Papua. Namun, hal-hal fundamental belum dituntaskan. Misalnya saja soal keadilan hukum seperti kasus pelanggaran HAM Berat di tanah Papua, yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana realisasinya? Ini yang kita tunggu wujud nyatanya, harus memberikan rasa keadilan,” ucapnya.
“Oleh sebab itu, bagi saya semua kebijakan yang ada harus dievaluasi. Dan perlu fokus menyelesaikan masalah mendasar Papua dengan membuka ruang dialog atau ruang yang lebih spesifik terkait penyelesaian pelanggaran HAM maupun isu disintegrasi bangsa,” tegasnya.
Filep menekankan, hasil-hasil riset LIPI terkait masalah Papua dapat digunakan pemerintah untuk merumuskan formula penyelesaian konflik berkepanjangan di tanah Papua secara komprehensif.
Lihat Juga :
