PB KAMI Imbau Masyarakat Percayakan Penetapan Sekda DKI kepada Gubernur
Kamis, 23 Oktober 2025 - 08:33 WIB
loading...
Ketua Umum PB KAMI Sultoni minta semua pihak mempercayakan proses penentuan Sekda DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno (Bang Doel). Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni menyerukan agar seluruh pihak mempercayakan sepenuhnya proses penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung (Mas Pram) dan Wakil Gubernur, Rano Karno (Bang Doel).
Pernyataan ini disampaikan menyusul jelang berakhirnya masa tugas Marullah Matali yang akan memasuki masa pensiun. Sultoni menegaskan, Pram-Doel diyakini memiliki kemampuan dan integritas untuk memilih figur terbaik dalam mengisi posisi strategis tersebut.
"Kami percaya Mas Pram dan Bang Doel sudah memiliki pertimbangan yang matang dan objektif. Sekda DKI bukan jabatan politis, tetapi soal profesionalitas dan kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan serta kelancaran program pembangunan di Jakarta," kata Sultoni, Rabu (22/10/2025).
Baca juga: Peringati HSN 2025, Pramono Singgung Peran Santri sebagai Penjaga Moral
Ia menekankan pentingnya posisi Sekda DKI Jakarta sebagai motor penggerak birokrasi dan penjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.
Untuk itu, lanjut Sultoni, pemilihan pengganti Marullah harus benar-benar didasarkan pada rekam jejak, integritas, dan kapasitas manajerial calon.
"Mas Pram perlu memperhatikan betul rekam jejak para calon Sekda. Jabatan ini bukan sekadar administratif, tapi menentukan wajah pemerintahan dan pelayanan publik di Jakarta," jelasnya.
Baca juga: Putra Betawi Marullah Matali Kembali Jabat Sekda DKI Jakarta
Sultoni juga mengingatkan adanya potensi intervensi atau dorongan dari kelompok-kelompok tertentu dalam proses penjaringan calon. Ia menyebut, berdasarkan pemantauan PB KAMI, sudah mulai muncul indikasi pengusulan nama-nama dari kelompok aktivis maupun LSM yang kuat diduga memiliki kepentingan tertentu.
"Kami mengingatkan agar proses ini tidak diseret ke arah lobi-lobi kelompok. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menitipkan nama melalui jalur tidak resmi. Sekda harus netral, profesional, dan fokus pada pelayanan publik," ujar Sultoni.
PB KAMI, kata Sultoni, siap mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepanjang dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip meritokrasi.
"Terpenting adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan tidak tersendat, dan pelayanan kepada warga Jakarta tetap optimal. Jangan ada dikotomi alumni IPDN, sipil, atau ASN pendatang di Pemprov DKI. Semua harus didukung dan bersatu untuk Jakarta yang lebih baik," pungkas Sultoni.
Pernyataan ini disampaikan menyusul jelang berakhirnya masa tugas Marullah Matali yang akan memasuki masa pensiun. Sultoni menegaskan, Pram-Doel diyakini memiliki kemampuan dan integritas untuk memilih figur terbaik dalam mengisi posisi strategis tersebut.
"Kami percaya Mas Pram dan Bang Doel sudah memiliki pertimbangan yang matang dan objektif. Sekda DKI bukan jabatan politis, tetapi soal profesionalitas dan kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan serta kelancaran program pembangunan di Jakarta," kata Sultoni, Rabu (22/10/2025).
Baca juga: Peringati HSN 2025, Pramono Singgung Peran Santri sebagai Penjaga Moral
Ia menekankan pentingnya posisi Sekda DKI Jakarta sebagai motor penggerak birokrasi dan penjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.
Untuk itu, lanjut Sultoni, pemilihan pengganti Marullah harus benar-benar didasarkan pada rekam jejak, integritas, dan kapasitas manajerial calon.
"Mas Pram perlu memperhatikan betul rekam jejak para calon Sekda. Jabatan ini bukan sekadar administratif, tapi menentukan wajah pemerintahan dan pelayanan publik di Jakarta," jelasnya.
Baca juga: Putra Betawi Marullah Matali Kembali Jabat Sekda DKI Jakarta
Sultoni juga mengingatkan adanya potensi intervensi atau dorongan dari kelompok-kelompok tertentu dalam proses penjaringan calon. Ia menyebut, berdasarkan pemantauan PB KAMI, sudah mulai muncul indikasi pengusulan nama-nama dari kelompok aktivis maupun LSM yang kuat diduga memiliki kepentingan tertentu.
"Kami mengingatkan agar proses ini tidak diseret ke arah lobi-lobi kelompok. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menitipkan nama melalui jalur tidak resmi. Sekda harus netral, profesional, dan fokus pada pelayanan publik," ujar Sultoni.
PB KAMI, kata Sultoni, siap mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepanjang dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip meritokrasi.
"Terpenting adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan tidak tersendat, dan pelayanan kepada warga Jakarta tetap optimal. Jangan ada dikotomi alumni IPDN, sipil, atau ASN pendatang di Pemprov DKI. Semua harus didukung dan bersatu untuk Jakarta yang lebih baik," pungkas Sultoni.
(cip)
Lihat Juga :
