Wamendagri Apresiasi Riau Berhasil Efisiensi Anggaran dan Kendalikan Inflasi
Kamis, 16 Oktober 2025 - 17:50 WIB
loading...
A
A
A
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni per 30 September 2024, rata-rata realisasi belanja pemerintah provinsi serta kabupaten/kota secara nasional mencapai 57,2%. Sementara itu, pada 2025 di tanggal yang sama, angkanya tercatat baru mencapai 54,45%. Adapun Provinsi Riau, realisasi belanja berada di angka 52,98% atau sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional.
Terkait kondisi ini, Kemendagri mencatat sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya serapan belanja daerah, antara lain penetapan APBD yang tidak sesuai ketentuan, penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang molor, serta hambatan pada proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Padahal, percepatan penetapan PPK dan pelaksanaan PBJ menjadi kunci penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah. Baca juga: Heboh Bendera One Piece, Bima Arya: Yang Terpenting Merah Putih di Atas Semua Bendera
“Kami mengapresiasi kepala daerah yang setiap minggu selalu mengecek realisasi belanja ini. Mandeknya di mana, PBJ ini masalahnya apa, mana yang force majeure karena fisik, mana yang karena faktor administrasi, atau mana yang hanya realisasi pembayaran saja,” jelasnya.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Gubernur Riau S.F. Hariyanto, Sekda Riau Syahrial Abdi, para wali kota dan bupati atau yang mewakili se-Provinsi Riau, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
Terkait kondisi ini, Kemendagri mencatat sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya serapan belanja daerah, antara lain penetapan APBD yang tidak sesuai ketentuan, penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang molor, serta hambatan pada proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Padahal, percepatan penetapan PPK dan pelaksanaan PBJ menjadi kunci penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah. Baca juga: Heboh Bendera One Piece, Bima Arya: Yang Terpenting Merah Putih di Atas Semua Bendera
“Kami mengapresiasi kepala daerah yang setiap minggu selalu mengecek realisasi belanja ini. Mandeknya di mana, PBJ ini masalahnya apa, mana yang force majeure karena fisik, mana yang karena faktor administrasi, atau mana yang hanya realisasi pembayaran saja,” jelasnya.
Acara ini turut dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Gubernur Riau S.F. Hariyanto, Sekda Riau Syahrial Abdi, para wali kota dan bupati atau yang mewakili se-Provinsi Riau, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau.
(poe)
Lihat Juga :
