Desak KLH Tinjau Ulang Penutupan Kawasan Puncak, DPR: Jangan Hantam Kromo
Kamis, 16 Oktober 2025 - 15:35 WIB
loading...
A
A
A
“Saya sudah bicara dengan dirjen Gakkum KLH. Beliau janji tidak akan ada lagi agenda penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kembali dibuka,” tandasnya.
Menurut Mulyadi, pemerintah seharusnya bersikap adil dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi. Namun, bagi pihak yang terbukti melanggar aturan atau merusak lingkungan, penegakan hukum harus tetap dijalankan.
“Kita apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD,” tegasnya.
Akibat penyegelan ini, lanjutnya, banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Banyak masyarakat yang tidak bisa keluar mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan
Mulyadi menilai kawasan Puncak merupakan salah satu ikon wisata nasional yang harus dijaga bersama. Ia mengingatkan bahwa stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Menurut Mulyadi, pemerintah seharusnya bersikap adil dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi. Namun, bagi pihak yang terbukti melanggar aturan atau merusak lingkungan, penegakan hukum harus tetap dijalankan.
“Kita apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD,” tegasnya.
Akibat penyegelan ini, lanjutnya, banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Banyak masyarakat yang tidak bisa keluar mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan
Mulyadi menilai kawasan Puncak merupakan salah satu ikon wisata nasional yang harus dijaga bersama. Ia mengingatkan bahwa stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Lihat Juga :
