Desak KLH Tinjau Ulang Penutupan Kawasan Puncak, DPR: Jangan Hantam Kromo
Kamis, 16 Oktober 2025 - 15:35 WIB
loading...
Anggota DPR Mulyadi mendesak KLH meninjau ulang kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
BOGOR - Anggota DPR Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meninjau ulang kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak , Kabupaten Bogor. Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan berdampak besar terhadap perekonomian lokal.
“Saya minta kebijakan menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya,” kata Mulyadi kepada wartawan di Pesona Alam Resort, Kabupaten Bogor, Kamis (16/10/2025).
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kawasan Puncak adalah daerah dengan karakteristik ekonomi yang bergantung pada sektor wisata dan jasa. Penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata. Baca juga: Asal Mula Puncak, Tempat Wisata Favorit Pelancong sejak Zaman Kolonial
“Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hotel dan restoran menurun okupansinya, petani kesulitan menjual sayuran dan buah, dan omzetjuga merosot. Saya dengar dari Pak Bupati, omzetturun sampai 50-80%,” ungkapnya.
Mulyadi mengaku sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi, serta Istana melalui sekretaris pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH agar kebijakan penutupan itu ditinjau kembali.
“Saya minta kebijakan menteri ditinjau dan dilakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya,” kata Mulyadi kepada wartawan di Pesona Alam Resort, Kabupaten Bogor, Kamis (16/10/2025).
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kawasan Puncak adalah daerah dengan karakteristik ekonomi yang bergantung pada sektor wisata dan jasa. Penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata. Baca juga: Asal Mula Puncak, Tempat Wisata Favorit Pelancong sejak Zaman Kolonial
“Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hotel dan restoran menurun okupansinya, petani kesulitan menjual sayuran dan buah, dan omzetjuga merosot. Saya dengar dari Pak Bupati, omzetturun sampai 50-80%,” ungkapnya.
Mulyadi mengaku sudah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi, serta Istana melalui sekretaris pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga telah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH agar kebijakan penutupan itu ditinjau kembali.
Lihat Juga :
