MTI Jakarta: Intervensi Pemerintah Mestinya Bukan Pangkas Margin Aplikator Ojol
Kamis, 18 September 2025 - 23:55 WIB
loading...
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta menilai pemerintah perlu melakukan intervensi dalam industri ride-hailing atau transportasi online agar kepentingan semua pihak dapat terakomodasi. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta menilai pemerintah perlu melakukan intervensi dalam industri ride-hailing atau transportasi online agar kepentingan semua pihak dapat terakomodasi. Caranya dengan memperjelas komponen biaya, transparansi data, hingga melakukan evaluasi berkala.
“Karena itu, intervensi pemerintah seharusnya diarahkan pada kejelasan komponen biaya, transparansi data, serta mekanisme evaluasi berkala, bukan sekadar memangkas margin aplikator,” ujar Ketua MTI Jakarta Yusa Cahya Permana, Kamis (18/9/2025).
Baca juga: Riset Terbaru Soal Dampak Kenaikan Tarif Ojol
Dia mengatakan transportasi online lahir dan tumbuh di atas jejaring telekomunikasi berbasis internet yang sejak awal berlandaskan pada prinsip kebebasan dari intervensi institusi negara. Perusahaan aplikator pun berkembang menjadi super apps yang melayani beragam kebutuhan masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, tuntutan penurunan komisi aplikator kembali mencuat. Padahal, sistem komisi pada dasarnya bukan hal baru melainkan kelanjutan dari budaya setoran yang telah lama dikenal dalam dunia transportasi.
Selain komisi, isu tarif juga kerap menjadi sorotan. Namun, keseimbangan antara jumlah driver dan permintaan (supply-demand) lebih menentukan ketimbang besaran tarif semata.
“Kenaikan tarif berpotensi mempersempit basis pengguna. Sementara penurunan tarif tanpa mengurangi kualitas layanan dapat memperluas pasar,” ungkapnya.
Artinya, pemerintah perlu memastikan adanya peta jalan yang rasional agar ekosistem tetap seimbang, bukan menjadikan tarif sebagai obyek politik jangka pendek.
Yusa menilai aplikator memiliki model bisnis yang mencakup berbagai sektor, termasuk keuangan dan ritel. Karena itu, regulasi yang diterapkan tidak bisa parsial melainkan harus lintas sektor sesuai kompleksitas usaha.
“Hal yang lebih penting, pemerintah harus memiliki strategi matang dalam menentukan kerangka regulasi agar ekosistem transportasi online tetap berjalan sehat, masyarakat memperoleh layanan yang baik, dan driver tetap terlindungi kesejahteraannya,” katanya.
“Karena itu, intervensi pemerintah seharusnya diarahkan pada kejelasan komponen biaya, transparansi data, serta mekanisme evaluasi berkala, bukan sekadar memangkas margin aplikator,” ujar Ketua MTI Jakarta Yusa Cahya Permana, Kamis (18/9/2025).
Baca juga: Riset Terbaru Soal Dampak Kenaikan Tarif Ojol
Dia mengatakan transportasi online lahir dan tumbuh di atas jejaring telekomunikasi berbasis internet yang sejak awal berlandaskan pada prinsip kebebasan dari intervensi institusi negara. Perusahaan aplikator pun berkembang menjadi super apps yang melayani beragam kebutuhan masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, tuntutan penurunan komisi aplikator kembali mencuat. Padahal, sistem komisi pada dasarnya bukan hal baru melainkan kelanjutan dari budaya setoran yang telah lama dikenal dalam dunia transportasi.
Selain komisi, isu tarif juga kerap menjadi sorotan. Namun, keseimbangan antara jumlah driver dan permintaan (supply-demand) lebih menentukan ketimbang besaran tarif semata.
“Kenaikan tarif berpotensi mempersempit basis pengguna. Sementara penurunan tarif tanpa mengurangi kualitas layanan dapat memperluas pasar,” ungkapnya.
Artinya, pemerintah perlu memastikan adanya peta jalan yang rasional agar ekosistem tetap seimbang, bukan menjadikan tarif sebagai obyek politik jangka pendek.
Yusa menilai aplikator memiliki model bisnis yang mencakup berbagai sektor, termasuk keuangan dan ritel. Karena itu, regulasi yang diterapkan tidak bisa parsial melainkan harus lintas sektor sesuai kompleksitas usaha.
“Hal yang lebih penting, pemerintah harus memiliki strategi matang dalam menentukan kerangka regulasi agar ekosistem transportasi online tetap berjalan sehat, masyarakat memperoleh layanan yang baik, dan driver tetap terlindungi kesejahteraannya,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
