Demo Ojol di DPR Minim Peserta, Komunitas Ojol Jakut Tolak Penurunan Komisi Jadi 10%
Kamis, 18 September 2025 - 13:36 WIB
loading...
Komunitas Ojol Jakarta Utara memastikan ribuan anggotanya tidak ikut aksi. Mereka lebih memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Unjuk rasa driver ojol di depan Gedung DPR, Hajarta, Rabu (17/9/2025), berlangsung sepi. Hanya puluhan massa yang terlihat hadir, jauh lebih sedikit dari klaim panitia yang menyebutkan ada sekitar 2.000 peserta. Kondisi ini menegaskan adanya perpecahan sikap di kalangan komunitas ojol terkait isu pemotongan komisi.
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur memastikan pihaknya bersama ribuan anggotanya tidak ikut aksi. Ia menegaskan bahwa komunitasnya lebih memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan. “Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga,” katanya, Kamis (18/9/2025). Baca juga: 6.118 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Demo di Istana dan Gedung DPR
Mansyur juga menampik anggapan Korwil Jakarta Utara terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi. Ia menegaskan tak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak Garda.
“Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” ujarnya.
Bahkan, Mansyur meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tidak terdaftar sebagai pengemudi ojol. “Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol,” tegasnya.
Dalam aksinya, Garda mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20% menjadi 10%. Namun, langkah ini justru ditolak oleh sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.
Menurut Mansyur, potongan 20% yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar kembali kepada driver dalam bentuk manfaat. Seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.
“Kalau dipotong 10%, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” jelasnya.
Ia juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.
Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat. Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan. Baca juga: vivo Y29: Smartphone Tangguh untuk Driver Ojol, Harga Terjangkau Baterai Awet 3 Hari
"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” tuturnya.
Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan jumlah peserta aksi jauh lebih sedikit dibanding klaim Garda. Massa yang hadir diperkirakan hanya puluhan orang, sehingga aksi terkesan sepi peminat.
Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ojol Jakarta Utara, Mansyur memastikan pihaknya bersama ribuan anggotanya tidak ikut aksi. Ia menegaskan bahwa komunitasnya lebih memilih fokus bekerja ketimbang turun ke jalan. “Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga,” katanya, Kamis (18/9/2025). Baca juga: 6.118 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Demo di Istana dan Gedung DPR
Mansyur juga menampik anggapan Korwil Jakarta Utara terafiliasi dengan Garda, organisasi ojol yang menginisiasi aksi. Ia menegaskan tak pernah ada komunikasi maupun konsolidasi dengan pihak Garda.
“Nggak ada, nggak ada sangkut pautnya. Mereka nggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu,” ujarnya.
Bahkan, Mansyur meragukan legitimasi pimpinan Garda, Igun, yang disebut-sebut tidak terdaftar sebagai pengemudi ojol. “Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol,” tegasnya.
Dalam aksinya, Garda mengklaim DPR telah menyetujui tuntutan penurunan potongan komisi dari 20% menjadi 10%. Namun, langkah ini justru ditolak oleh sebagian komunitas, termasuk Korwil Jakarta Utara.
Menurut Mansyur, potongan 20% yang berlaku saat ini masih relevan karena sebagian besar kembali kepada driver dalam bentuk manfaat. Seperti asuransi kecelakaan, perawatan kendaraan, dan program bantuan lainnya.
“Kalau dipotong 10%, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti nggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri,” jelasnya.
Ia juga menilai penurunan komisi tidak otomatis meningkatkan pendapatan driver. Sebaliknya, hal itu berpotensi mengurangi promo, orderan, hingga perlindungan bagi mitra.
Mansyur menilai langkah DPR mengakomodasi tuntutan segelintir kelompok tanpa melibatkan mayoritas driver tidak tepat. Ia mendorong agar ada forum diskusi terbuka (FGD) yang menghadirkan perwakilan komunitas ojol yang benar-benar aktif bekerja di lapangan. Baca juga: vivo Y29: Smartphone Tangguh untuk Driver Ojol, Harga Terjangkau Baterai Awet 3 Hari
"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama,” tuturnya.
Sementara itu, pantauan di lapangan menunjukkan jumlah peserta aksi jauh lebih sedikit dibanding klaim Garda. Massa yang hadir diperkirakan hanya puluhan orang, sehingga aksi terkesan sepi peminat.
(poe)
Lihat Juga :
