Kisah Raja Hayam Wuruk Pimpin Rapat Darurat untuk Mencari Pengganti Mahapatih Gajah Mada
Kamis, 11 September 2025 - 05:41 WIB
loading...
Kakawin Nagarakretagama mencatat ada peristiwa penting ketika Raja Majapahit Hayam Wuruk memimpin rapat darurat untuk mencari pengganti Mahapatih Gajah Mada. Foto/Ilustrasi/Ist
A
A
A
KAKAWIN Nagarakretagama mencatat ada peristiwa penting ketika Raja Majapahit Hayam Wuruk memimpin rapat darurat untuk mencari pengganti Mahapatih Gajah Mada. Pertemuan itu digelar usai Gajah Mada memang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Mahapatih Majapahit.
Selain momentum rapat darurat itu. Mpu Prapanca penggubah Kakawin Nagarakretagama juga mencatat sang raja bertemu dengan rakyatnya. Pertemuan ini untuk mendengarkan aspirasi dan bersilaturahmi, yang dilakukan rutin setiap bulan.
Baca juga: Dahsyatnya Armada Laut Majapahit di Bawah Pimpinan Raja Hayam Wuruk
Pada Pupuh 70 sampai 73 Kakawin Nagarakretagama, Prapanca menggambarkan bagaimana sang Raja Majapahit itu tiba dari Simping. Sang raja kemudian mendengar kabar Gajah Mada sakit keras, hingga akhirnya meninggal. Dari sanalah ia dan jajaran pejabat Majapahit lainnya mengadakan rapat dadakan.
Rapat ini untuk mencari pengganti patih Gajah Mada, tetapi tak berhasil. Rapat yang dipimpin oleh Hayam Wuruk, memutuskan bahwa patih Gajah Mada tak akan diganti. Raja Hayam Wuruk sendiri akan memimpin pemerintahan secara langsung, dibantu oleh enam menteri.
Dikutip dari "Menunju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit", Empu Tandi, sahabat karib raja, terpilih sebagai Menteri Sepuh; sebagai pembantu utama, bertindak empu Nala dengan gelar Tumenggung Mancanegara, sang Pati Dami diangkat menjadi menteri anom (menteri muda), diserahi urusan dalam pura, boleh dikatakan menteri urusan rumah tangga.
Baca juga: Kisah Runtuhnya Kejayaan Majapahit Setelah Gajah Mada Mangkat
Kemudian Empu Singha diangkat sebagai menteri yang bertugas menyaksikan segala keputusan baginda (sekretaris negara). Dua menteri lagi yang tidak disebut namanya membantu baginda dalam pengadilan. Begitulah sistem pemerintahan kerajaan pasca Gajah Mada meninggal.
Pupuh 85 menceriterakan pertemuan tiap bulan Caitra atau bulan pertama setiap tahun. Maksud pertemuan ialah untuk mengadakan semacam musyawarah, antara semua orang yang sekadar mempunyai tanggung jawab dalam pemerintahan.
Oleh karena itu, pertemuan tersebut dihadiri oleh para menteri, para perwira, pembantu baginda, kepala daerah, kepala desa, satria, pendeta dari tiga aliran agama.
Kepala daerah dan kepala desa dari luar kota juga diundang. Musyawarah mem-bahas jalannya pemerintahan untuk keselamatan negara. Segala tindak dursila harus disingkiri, semua harus menganut ajaran yang termuat dalam Rajakapakapa, yang dibacakan dalam musyawarah.
Selain momentum rapat darurat itu. Mpu Prapanca penggubah Kakawin Nagarakretagama juga mencatat sang raja bertemu dengan rakyatnya. Pertemuan ini untuk mendengarkan aspirasi dan bersilaturahmi, yang dilakukan rutin setiap bulan.
Baca juga: Dahsyatnya Armada Laut Majapahit di Bawah Pimpinan Raja Hayam Wuruk
Pada Pupuh 70 sampai 73 Kakawin Nagarakretagama, Prapanca menggambarkan bagaimana sang Raja Majapahit itu tiba dari Simping. Sang raja kemudian mendengar kabar Gajah Mada sakit keras, hingga akhirnya meninggal. Dari sanalah ia dan jajaran pejabat Majapahit lainnya mengadakan rapat dadakan.
Rapat ini untuk mencari pengganti patih Gajah Mada, tetapi tak berhasil. Rapat yang dipimpin oleh Hayam Wuruk, memutuskan bahwa patih Gajah Mada tak akan diganti. Raja Hayam Wuruk sendiri akan memimpin pemerintahan secara langsung, dibantu oleh enam menteri.
Dikutip dari "Menunju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit", Empu Tandi, sahabat karib raja, terpilih sebagai Menteri Sepuh; sebagai pembantu utama, bertindak empu Nala dengan gelar Tumenggung Mancanegara, sang Pati Dami diangkat menjadi menteri anom (menteri muda), diserahi urusan dalam pura, boleh dikatakan menteri urusan rumah tangga.
Baca juga: Kisah Runtuhnya Kejayaan Majapahit Setelah Gajah Mada Mangkat
Kemudian Empu Singha diangkat sebagai menteri yang bertugas menyaksikan segala keputusan baginda (sekretaris negara). Dua menteri lagi yang tidak disebut namanya membantu baginda dalam pengadilan. Begitulah sistem pemerintahan kerajaan pasca Gajah Mada meninggal.
Pupuh 85 menceriterakan pertemuan tiap bulan Caitra atau bulan pertama setiap tahun. Maksud pertemuan ialah untuk mengadakan semacam musyawarah, antara semua orang yang sekadar mempunyai tanggung jawab dalam pemerintahan.
Oleh karena itu, pertemuan tersebut dihadiri oleh para menteri, para perwira, pembantu baginda, kepala daerah, kepala desa, satria, pendeta dari tiga aliran agama.
Kepala daerah dan kepala desa dari luar kota juga diundang. Musyawarah mem-bahas jalannya pemerintahan untuk keselamatan negara. Segala tindak dursila harus disingkiri, semua harus menganut ajaran yang termuat dalam Rajakapakapa, yang dibacakan dalam musyawarah.
(shf)
Lihat Juga :
