Tak Kunjung Dieksekusi, Pedagang Pasar Kemiri Muka Datangi PN Depok
Jum'at, 11 September 2020 - 15:01 WIB
loading...
A
A
A
Telah dikeluarkan pula penetapan pengadilan untuk eksekusi, namun pelaksanaannya belum juga terwujud sampai saat ini. ”Belum terwujudnya hal tersebut berdampak pada ketidakpastian tidak hanya pemilik, maupun para pedagang yang melakukan usaha di tempat tersebut,” tambahnya.
Untuk diketahui telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 36/Pdt/G/2009/PN.BGR yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 256/Pdt/2010/PT.Bdg serta Putusan Mahkamah Agung 695K/Pdt.G/2011 jo. No. 476 PK/Pdt/2013 yang menyatakan bahwa Lahan Pasar Kemiri Muka adalah milik PT Petamburan Jaya Raya.
Dalam amar putusan disampaikan, Penggugat (PT Petamburan Jaya Raya) adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Pasar Kemiri Muka.
Semestinya pelaksanaan eksekusi tersebut tidaklah sulit, jika Ketua PN Depok menghargai putusan yang telah dibuat dan berupaya untuk mewujudkan marwah kekuasaan kehakiman yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu, PN Depok harus jujur, transparan, dan tidak boleh diintervensi siapapun. "Jika memang pengadilan belum siap mewujudkannya, maka kami siap melaksanakan putusan tersebut," pungkasnya.
Untuk diketahui telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 36/Pdt/G/2009/PN.BGR yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 256/Pdt/2010/PT.Bdg serta Putusan Mahkamah Agung 695K/Pdt.G/2011 jo. No. 476 PK/Pdt/2013 yang menyatakan bahwa Lahan Pasar Kemiri Muka adalah milik PT Petamburan Jaya Raya.
Dalam amar putusan disampaikan, Penggugat (PT Petamburan Jaya Raya) adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Pasar Kemiri Muka.
Semestinya pelaksanaan eksekusi tersebut tidaklah sulit, jika Ketua PN Depok menghargai putusan yang telah dibuat dan berupaya untuk mewujudkan marwah kekuasaan kehakiman yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu, PN Depok harus jujur, transparan, dan tidak boleh diintervensi siapapun. "Jika memang pengadilan belum siap mewujudkannya, maka kami siap melaksanakan putusan tersebut," pungkasnya.
(wib)
Lihat Juga :
