Pertamina Sumbang PBBKB Ke Sulawesi Utara Rp2,8 Miliar
Jum'at, 11 September 2020 - 13:55 WIB
loading...
Pertamina sumbang PBBKB ke Sulawesi Utara hingga Rp2,8 miliar. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MANADO - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut ) meningkat lebih dari Rp2,8 miliar, penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBBKB ).
(Baca juga: Mendadak BNN Tes Urine Puluhan Anggota Satpol PP Tuban )
Hal itu disebabkan kebiasaan masyarakat yang berubah sejak pandemi COVID-19 . Kebiasaan masyarakat Sulut, menggunakan BBM bersubsidi yang beralih ke BBM Non Subsidi atau Bahan Bakar Khusus (BBK), membuat konsumsi BBK di Sulut meningkat 43% selama bulan Juni-Juli 2020.
Kondisi ini, yang sangat diuntungkan adalah Pemprov Sulawesi Utara. Bagaimana tidak, lebih dari Rp2,8 miliar menambah PAD melalui kontribusi PBBKB. Surplus ini didapat dari perhitungan prosentase PBBKB untuk BBK adalah sebesar 7,5% setia liter. Dibandingkan dengan BBM bersubsidi hanya 5% setiap liter.
Sales Area Manager Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) Fachrizal Imaduddin mengatakan, hal ini sudah dilaporkan ke Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan mendapatkan apresiasi. Untuk PBBKB bahan bakar subsidi statis menyumbang kontribusi lebih dari Rp5 miliar dari bulan-bulan sebelumnya.
Sedangkan untuk Non Subsidi peningkatan dari rerata bulan Januari-Mei Rp6,5 miliar meningkat 2,8 miliar, menjadi Rp9,3 miliar selama Juni-Juli. (Baca juga: KPU Kota Semarang Perpanjang Waktu Pendaftaran Bapaslon )
"Gubernur berkomitmen mendorong masyarakat untuk beralih ke BBK. Di saat daerah memerlukan tambahan dana untuk penanganan COVID-19 , pemasukan dari PBBKB menjadi vital. Ini bagus untuk pembangunan Sulut ke depan," terang Fachrizal, Jumat (11/9/2020).
Unit Manager Comm & CSR, Laode S Mursali saat di konfirmasi terpisah mengatakan total kontribusi PBBKB untuk wilayah Sulawesi selama Januari-Juli 2020 adalah sebesar lebih dari Rp682 miliar terbagi untuk enam provinsi. Sulawesi Selatan mendapat PBBKB 43%, disusul Sulawesi Tengah 16%, dan Sulawesi Utara 15 %.
"Kami mendorong masyarakat untuk beralih ke Bahan Bakar Non Subsidi, selain membuat mesin awet, tentunya masyarakat bisa lebih berkontribusi ke pembangunan daerah," pungkasnya. (Baca juga: Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Terancam Dipecat )
(Baca juga: Mendadak BNN Tes Urine Puluhan Anggota Satpol PP Tuban )
Hal itu disebabkan kebiasaan masyarakat yang berubah sejak pandemi COVID-19 . Kebiasaan masyarakat Sulut, menggunakan BBM bersubsidi yang beralih ke BBM Non Subsidi atau Bahan Bakar Khusus (BBK), membuat konsumsi BBK di Sulut meningkat 43% selama bulan Juni-Juli 2020.
Kondisi ini, yang sangat diuntungkan adalah Pemprov Sulawesi Utara. Bagaimana tidak, lebih dari Rp2,8 miliar menambah PAD melalui kontribusi PBBKB. Surplus ini didapat dari perhitungan prosentase PBBKB untuk BBK adalah sebesar 7,5% setia liter. Dibandingkan dengan BBM bersubsidi hanya 5% setiap liter.
Sales Area Manager Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) Fachrizal Imaduddin mengatakan, hal ini sudah dilaporkan ke Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan mendapatkan apresiasi. Untuk PBBKB bahan bakar subsidi statis menyumbang kontribusi lebih dari Rp5 miliar dari bulan-bulan sebelumnya.
Sedangkan untuk Non Subsidi peningkatan dari rerata bulan Januari-Mei Rp6,5 miliar meningkat 2,8 miliar, menjadi Rp9,3 miliar selama Juni-Juli. (Baca juga: KPU Kota Semarang Perpanjang Waktu Pendaftaran Bapaslon )
"Gubernur berkomitmen mendorong masyarakat untuk beralih ke BBK. Di saat daerah memerlukan tambahan dana untuk penanganan COVID-19 , pemasukan dari PBBKB menjadi vital. Ini bagus untuk pembangunan Sulut ke depan," terang Fachrizal, Jumat (11/9/2020).
Unit Manager Comm & CSR, Laode S Mursali saat di konfirmasi terpisah mengatakan total kontribusi PBBKB untuk wilayah Sulawesi selama Januari-Juli 2020 adalah sebesar lebih dari Rp682 miliar terbagi untuk enam provinsi. Sulawesi Selatan mendapat PBBKB 43%, disusul Sulawesi Tengah 16%, dan Sulawesi Utara 15 %.
"Kami mendorong masyarakat untuk beralih ke Bahan Bakar Non Subsidi, selain membuat mesin awet, tentunya masyarakat bisa lebih berkontribusi ke pembangunan daerah," pungkasnya. (Baca juga: Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Terancam Dipecat )
(eyt)
Lihat Juga :
