Stabilkan Harga, Bobby Nasution Siapkan 15.700 Ton Beras untuk Operasi Pasar di Sumut
Jum'at, 22 Agustus 2025 - 14:14 WIB
loading...
Gubsu Bobby Nasution, mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Perum Bulog di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rabu malam (20/08/2025).
A
A
A
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution segera menggelontorkan sekitar 15.700 ton beras murah lewat operasi pasar. Hal ini dilakukan untuk mengintervensi dan mengendalikan harga beras di pasaran, sehingga harga beras kembali normal dan terjangkau masyarakat.
Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro, Gubernur Bobby Nasution, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, dan sejumlah kepala daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah dinas Gubernur, Medan, Rabu (20/8/2025) malam.
Bobby mengatakan, saat ini Pemprov Sumut telah berkomunikasi dengan Bulog dalam rangka pengendalian harga beras melalui operasi pasar di seluruh kabupaten/kota secara serentak. "Gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini," ujar Bobby.
Bulog menargetkan adanya operasi pasar di tiap daerah kabupaten/kota se-Sumut setiap bulannya. Oleh karena itu para kepala daerah diminta menyiapkan skema untuk membuka pasar murah di wilayah masing-masing.
"Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa kita operasi pasar. Kita buat serentak sekaligus di seluruh daerah. Tinggal atur skemanya, ada kerja sama atau MoU antara Pemkab/Pemko dengan Bulog," jelas Bobby.
Terkait beberapa komoditi yang disebutkan mengalami kenaikan harga, padahal produksinya dari Sumut. Penyebabnya antara lain karena hasilnya didistribusikan ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh. Sehingga kebutuhan di Sumut sendiri mengalami kekurangan.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto menilai dukungan dari pemerintah daerah dapat mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat.
Secara otomatis juga akan mampu membuat harga lebih stabil. Penyaluran juga dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan, Koperasi/gerai Instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK) serta swalayan/toko ritel modern.
"Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat," ucapnya. Turut hadir dalam rakor tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra serta para kepala daerah se-Sumut. Sementara turut mendampingi Gubernur, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah dan sejumlah pejabat lainnya.
Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro, Gubernur Bobby Nasution, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, dan sejumlah kepala daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah dinas Gubernur, Medan, Rabu (20/8/2025) malam.
Bobby mengatakan, saat ini Pemprov Sumut telah berkomunikasi dengan Bulog dalam rangka pengendalian harga beras melalui operasi pasar di seluruh kabupaten/kota secara serentak. "Gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini," ujar Bobby.
Bulog menargetkan adanya operasi pasar di tiap daerah kabupaten/kota se-Sumut setiap bulannya. Oleh karena itu para kepala daerah diminta menyiapkan skema untuk membuka pasar murah di wilayah masing-masing.
"Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa kita operasi pasar. Kita buat serentak sekaligus di seluruh daerah. Tinggal atur skemanya, ada kerja sama atau MoU antara Pemkab/Pemko dengan Bulog," jelas Bobby.
Terkait beberapa komoditi yang disebutkan mengalami kenaikan harga, padahal produksinya dari Sumut. Penyebabnya antara lain karena hasilnya didistribusikan ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh. Sehingga kebutuhan di Sumut sendiri mengalami kekurangan.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto menilai dukungan dari pemerintah daerah dapat mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat.
Secara otomatis juga akan mampu membuat harga lebih stabil. Penyaluran juga dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan, Koperasi/gerai Instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK) serta swalayan/toko ritel modern.
"Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat," ucapnya. Turut hadir dalam rakor tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra serta para kepala daerah se-Sumut. Sementara turut mendampingi Gubernur, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah dan sejumlah pejabat lainnya.
(aik)
Lihat Juga :
