Susi Pudjiastuti Minta Izin Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran Dicabut
Kamis, 14 Agustus 2025 - 07:37 WIB
loading...
A
A
A
Dia mengungkapkan, masyarakat Pangandaran bukan berarti menolak proyek nasional, melainkan aksi itu merupakan bentuk kepedulian terhadap ekosistem laut, dan menjaga sektor pariwisata. Dikatakannya, pemerintah yang sudah terlanjur menerbitkan izin KJA itu, kata dia, masih bisa dicabut berdasarkan adanya keberatan dari masyarakat Pangandaran.
"Karena ada izinnya, maka kita harus izinnya ini tidak boleh dilanjutkan, tetapi dicabut. Nanti akan ada nota keberatan, ke bupati nanti ke Bandung (Kantor Gubernur)," tuturnya.
Diketahui, berbagai kelompok masyarakat Kabupaten Pangandaran deklarasi menolak adanya kegiatan KJA di kawasan Pantai Timur Pangandaran. Mereka menganggap keberadaan KJA bakal mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat terutama sektor pariwisata.
Mereka yang protes keberadaan KJA itu antara lain dari komunitas pelaku usaha wisata dan sektor usaha lainnya. Mereka berkumpul bersama dengan dihadiri Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata, dan tokoh masyarakat Pangandaran lainnya.
Secara kompak masyarakat membacakan deklarasi penolakan adanya KJA tersebut dan menuntut pemerintah untuk segera mencabut izinnya.
"Karena ada izinnya, maka kita harus izinnya ini tidak boleh dilanjutkan, tetapi dicabut. Nanti akan ada nota keberatan, ke bupati nanti ke Bandung (Kantor Gubernur)," tuturnya.
Diketahui, berbagai kelompok masyarakat Kabupaten Pangandaran deklarasi menolak adanya kegiatan KJA di kawasan Pantai Timur Pangandaran. Mereka menganggap keberadaan KJA bakal mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat terutama sektor pariwisata.
Mereka yang protes keberadaan KJA itu antara lain dari komunitas pelaku usaha wisata dan sektor usaha lainnya. Mereka berkumpul bersama dengan dihadiri Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiriadinata, dan tokoh masyarakat Pangandaran lainnya.
Secara kompak masyarakat membacakan deklarasi penolakan adanya KJA tersebut dan menuntut pemerintah untuk segera mencabut izinnya.
(rca)
Lihat Juga :