Anggaran Daerah Minim Penyebab Bupati Pati Naikkan PBB 250 Persen? Ini Respons Istana
Rabu, 13 Agustus 2025 - 20:04 WIB
loading...
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikeluarkan Bupati Pati Sudewo hingga 250% dipicu minimnya anggaran daerah. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikeluarkan Bupati Pati Sudewo hingga 250% dipicu minimnya anggaran daerah. Kata Prasetyo, kebijakan tiap kabupaten berbeda-beda.
"Tidak ada, penyebabnya karena itu bukan ya. Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya," tegas Prasetyo kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Menurut Prasetyo, kenaikan PBB sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Bahkan, dia pun menegaskan di Kabupaten Pati dengan kabupaten yang berdekatan pun berbeda.
Baca Juga: Profil Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Berpeluang Jadi Bupati jika Sudewo Lengser
"Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu, kalaupun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing," tegasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintahan pusat telah berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencari solusi permasalahan di Pati.
"Kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya, tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah," ujarnya.
Prasetyo pun mewanti-wanti agar pejabat publik untuk mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan polemik yang akhirnya memicu kemarahan di masyarakat.
"Ya kalau dari sisi itu makanya berkali-kali kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apa pun, baik di pusat, di provinsi, maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu," ujar Prasetyo.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 tersebut. Keputusan Bupati Pati Sudewo membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen itu disampaikan langsung dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025).
"Saya memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan. Tujuan awalnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi jika menimbulkan beban, maka saya batalkan," kata Sudewo.
Namun, pembatalan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250% serta permohonan maaf tersebut ternyata tidak direspons dengan baik oleh warga Pati. Hari ini, Kantor Pemkab Pati didemo massa yang menuntut Sudewo mundur. Demonstrasi tersebut berujung ricuh.
"Tidak ada, penyebabnya karena itu bukan ya. Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya," tegas Prasetyo kepada awak media di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Menurut Prasetyo, kenaikan PBB sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Bahkan, dia pun menegaskan di Kabupaten Pati dengan kabupaten yang berdekatan pun berbeda.
Baca Juga: Profil Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Berpeluang Jadi Bupati jika Sudewo Lengser
"Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu, kalaupun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing," tegasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintahan pusat telah berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencari solusi permasalahan di Pati.
"Kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya, tidak, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah," ujarnya.
Prasetyo pun mewanti-wanti agar pejabat publik untuk mengambil keputusan dengan penuh kehati-hatian, sehingga tidak menimbulkan polemik yang akhirnya memicu kemarahan di masyarakat.
"Ya kalau dari sisi itu makanya berkali-kali kami selaku pemerintah pusat berulang kali mengimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik di level apa pun, baik di pusat, di provinsi, maupun di daerah, kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu," ujar Prasetyo.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 tersebut. Keputusan Bupati Pati Sudewo membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen itu disampaikan langsung dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8/2025).
"Saya memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 yang menimbulkan keresahan. Tujuan awalnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi jika menimbulkan beban, maka saya batalkan," kata Sudewo.
Namun, pembatalan rencana kenaikan PBB-P2 sebesar 250% serta permohonan maaf tersebut ternyata tidak direspons dengan baik oleh warga Pati. Hari ini, Kantor Pemkab Pati didemo massa yang menuntut Sudewo mundur. Demonstrasi tersebut berujung ricuh.
(zik)
Lihat Juga :
