Kemendagri Ingatkan Pemprov Papua Pegunungan Terapkan Asas Money Follow Program
Senin, 28 Juli 2025 - 17:21 WIB
loading...
A
A
A
Ia menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus berlandaskan prinsip money follow program, yakni penganggaran yang fokus pada program prioritas nasional dan berdampak langsung pada masyarakat.
"Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan kebermanfaatan bagi masyarakat," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Maurits juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk fokus pada pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah. Ia menyarankan agar pemerintah tidak perlu menganggarkan seluruh program dan kegiatan, melainkan menyesuaikannya dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
"Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran tahun sebelumnya," katanya.
Dengan penekanan tersebut, diharapkan tata kelola keuangan daerah di Papua Pegunungan dapat menjadi lebih terarah, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan kebermanfaatan bagi masyarakat," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Maurits juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk fokus pada pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah. Ia menyarankan agar pemerintah tidak perlu menganggarkan seluruh program dan kegiatan, melainkan menyesuaikannya dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
"Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran tahun sebelumnya," katanya.
Dengan penekanan tersebut, diharapkan tata kelola keuangan daerah di Papua Pegunungan dapat menjadi lebih terarah, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
(shf)
Lihat Juga :