Pengamat Sebut Mayoritas Daerah Masih Bergantung pada TKD dari Pemerintah Pusat
Senin, 14 Juli 2025 - 20:17 WIB
loading...
Sebanyak 83% daerah masih bergantung kepada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang bersumber dari APBN. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 83% daerah masih bergantung kepada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dana ini menjadi sangat vital bagi keberlangsungan pembangunan.
Hal itu terungkap dalam webinar Indekstalk 4.0 bertajuk “Optimalisasi Penyerapan Dana Transfer Daerah untuk Pembangunan” yang diselenggarakan PT Indekstat Konsultan Indonesia, Senin (14/7/2025).
Webinar ini menghadirkan Pemerhati dan Analis APBN serta Dana Transfer Daerah Teguh Prio Adi Sulistyo. Dalam paparannya, Teguh mengangkat materi “Rancangan Kebijakan DBH dalam RKP 2026 dan Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025”.
Baca juga: Serahkan DIPA dan TKD 2025, Prabowo: Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional
Acara ini juga diikuti 204 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Termasuk perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), akademisi, dan masyarakat umum.
“83% daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat,” ucapnya.
Teguh mengungkapkan hasil survei menyebut masih terkendalanya pengetahuan mengenai cara pengusulan Dana Transfer Daerah khususnya pada DAK. "Total Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025 mencapai sekitar Rp919 triliun,” ungkap Teguh.
Baca juga: Ada Provinsi Baru, Dana Transfer ke Daerah Tahun Depan Naik Capai Rp811 Triliun
Meskipun tingkat serapan dana transfer cenderung tinggi mendekati 50% pada semester pertama, hal ini sebagian besar disebabkan oleh sistem pembayaran yang kini berbasis output. Namun, tantangan fundamental yang sebenarnya adalah bagaimana daerah dapat secara efektif mengakses dan mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer ini.
"Problemnya adalah bagaimana kawan-kawan di provinsi, kabupaten, kota itu bisa mengakses dana transfer," ucapnya.
Teguh menekankan banyak daerah yang mungkin belum sepenuhnya menyadari potensi besar dari berbagai skema dana transfer ini dan bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkannya.
Teguh merinci enam skema utama dana transfer yang menjadi pilar pendanaan daerah yakni, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan. Setiap skema memiliki karakteristik dan peruntukan spesifik yang harus dipahami oleh pemerintah daerah.
Teguh juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar selaras dan memberikan dampak maksimal terhadap program pembangunan.
"Niatnya dana transfer itu untuk mempercepat pembangunan di daerah. Dana itu seharusnya mempercepat pembangunan di daerah," tegas Teguh, menegaskan filosofi di balik kebijakan dana transfer.
Teguh memberikan contoh nyata tentang tantangan yang sering dihadapi. "Saya pernah ditanya oleh teman-teman dari beberapa daerah, 'Pak Teguh, saya mau akses ke DBH kehutanan, boleh tidak beli alat pemadam kebakaran untuk pencegahan kebakaran?' Boleh. Saya bilang, 'Saya mau beli mobil truk pemadam kebakaran.' Oh, ya boleh. Tapi yang diusulkan ternyata adalah truk-truk pemadam kebakaran seperti kota-kota yang tidak mungkin masuk hutan dengan truk seperti itu. Nah, waktu usulan itu naik tentunya ditolak oleh sektor KL teknisnya karena spesifikasinya tidak sesuai," terangnya.
Contoh ini dengan jelas menunjukkan betapa krusialnya perencanaan yang cermat dan pemahaman mendalam tentang spesifikasi teknis agar usulan dapat disetujui dan dana terserap secara tepat guna.
![Pengamat Sebut Mayoritas Daerah Masih Bergantung pada TKD dari Pemerintah Pusat]()
Direktur PT Indekstat Konsultan Indonesia, Ali Mahmudin menekankan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.
"Kami ingin memperdalam kontribusi kami dalam menghadirkan proses pembangunan yang berkelanjutan, baik, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat," ujarnya.
Ali juga menyoroti salah satu temuan penting dari hasil konsultasi Indekstat sebelumnya, yaitu adanya tantangan terkait ketersediaan anggaran di tingkat daerah.
“Kami berharap kegiatan Indekstalk 4.0 ini tidak hanya memperkaya pengetahuan para peserta, tetapi juga mendorong kolaborasi positif antara berbagai pihak di masa depan demi tercapainya optimalisasi penyerapan dana transfer daerah untuk kemajuan bangsa,” ucapnya.
Hal itu terungkap dalam webinar Indekstalk 4.0 bertajuk “Optimalisasi Penyerapan Dana Transfer Daerah untuk Pembangunan” yang diselenggarakan PT Indekstat Konsultan Indonesia, Senin (14/7/2025).
Webinar ini menghadirkan Pemerhati dan Analis APBN serta Dana Transfer Daerah Teguh Prio Adi Sulistyo. Dalam paparannya, Teguh mengangkat materi “Rancangan Kebijakan DBH dalam RKP 2026 dan Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025”.
Baca juga: Serahkan DIPA dan TKD 2025, Prabowo: Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional
Acara ini juga diikuti 204 peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Termasuk perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), akademisi, dan masyarakat umum.
“83% daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat,” ucapnya.
Teguh mengungkapkan hasil survei menyebut masih terkendalanya pengetahuan mengenai cara pengusulan Dana Transfer Daerah khususnya pada DAK. "Total Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025 mencapai sekitar Rp919 triliun,” ungkap Teguh.
Baca juga: Ada Provinsi Baru, Dana Transfer ke Daerah Tahun Depan Naik Capai Rp811 Triliun
Meskipun tingkat serapan dana transfer cenderung tinggi mendekati 50% pada semester pertama, hal ini sebagian besar disebabkan oleh sistem pembayaran yang kini berbasis output. Namun, tantangan fundamental yang sebenarnya adalah bagaimana daerah dapat secara efektif mengakses dan mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer ini.
"Problemnya adalah bagaimana kawan-kawan di provinsi, kabupaten, kota itu bisa mengakses dana transfer," ucapnya.
Teguh menekankan banyak daerah yang mungkin belum sepenuhnya menyadari potensi besar dari berbagai skema dana transfer ini dan bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkannya.
Teguh merinci enam skema utama dana transfer yang menjadi pilar pendanaan daerah yakni, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan. Setiap skema memiliki karakteristik dan peruntukan spesifik yang harus dipahami oleh pemerintah daerah.
Teguh juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar selaras dan memberikan dampak maksimal terhadap program pembangunan.
"Niatnya dana transfer itu untuk mempercepat pembangunan di daerah. Dana itu seharusnya mempercepat pembangunan di daerah," tegas Teguh, menegaskan filosofi di balik kebijakan dana transfer.
Teguh memberikan contoh nyata tentang tantangan yang sering dihadapi. "Saya pernah ditanya oleh teman-teman dari beberapa daerah, 'Pak Teguh, saya mau akses ke DBH kehutanan, boleh tidak beli alat pemadam kebakaran untuk pencegahan kebakaran?' Boleh. Saya bilang, 'Saya mau beli mobil truk pemadam kebakaran.' Oh, ya boleh. Tapi yang diusulkan ternyata adalah truk-truk pemadam kebakaran seperti kota-kota yang tidak mungkin masuk hutan dengan truk seperti itu. Nah, waktu usulan itu naik tentunya ditolak oleh sektor KL teknisnya karena spesifikasinya tidak sesuai," terangnya.
Contoh ini dengan jelas menunjukkan betapa krusialnya perencanaan yang cermat dan pemahaman mendalam tentang spesifikasi teknis agar usulan dapat disetujui dan dana terserap secara tepat guna.
Direktur PT Indekstat Konsultan Indonesia, Ali Mahmudin menekankan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.
"Kami ingin memperdalam kontribusi kami dalam menghadirkan proses pembangunan yang berkelanjutan, baik, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat," ujarnya.
Ali juga menyoroti salah satu temuan penting dari hasil konsultasi Indekstat sebelumnya, yaitu adanya tantangan terkait ketersediaan anggaran di tingkat daerah.
“Kami berharap kegiatan Indekstalk 4.0 ini tidak hanya memperkaya pengetahuan para peserta, tetapi juga mendorong kolaborasi positif antara berbagai pihak di masa depan demi tercapainya optimalisasi penyerapan dana transfer daerah untuk kemajuan bangsa,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
