ASN Komunikasi Publik Daerah Harus Lebih Responsif Tangani Isu di Era Digital
Jum'at, 04 Juli 2025 - 23:27 WIB
loading...
Plt Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Marroli Jeni Indarto menegaskan pentingnya peran komunikasi publik. Foto/istimewa
A
A
A
BALI - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital ( Kemenkomdigi ) Marroli Jeni Indarto menegaskan pentingnya peran komunikasi publik sebagai ujung tombak dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Menurutnya, komunikasi bukan lagi pelengkap birokrasi.
"ASN komunikasi publik adalah arsitek narasi kebijakan. Tugas kita tidak sekadar menyampaikan informasi, tapi membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Marroli, saat Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik di Hotel Aryaduta Bali, Jumat (4/7/2025).
Marolli juga menyoroti amanat Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 yang menggarisbawahi tugas Dinas Kominfo dalam menyusun strategi komunikasi publik pada sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Ia menekankan pentingnya menyikapi kecepatan dinamika media sosial dengan kepekaan isu dan kecakapan dalam mengemas pesan.
Baca juga: Komdigi Blokir Jutaan Konten Judol dan Pornografi yang Tersebar di Sosmed
Salah satu isu strategis yang disorot secara mendalam adalah implementasi PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS. Beleid itu bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.
"ASN komunikasi publik adalah arsitek narasi kebijakan. Tugas kita tidak sekadar menyampaikan informasi, tapi membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Marroli, saat Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik di Hotel Aryaduta Bali, Jumat (4/7/2025).
Marolli juga menyoroti amanat Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 yang menggarisbawahi tugas Dinas Kominfo dalam menyusun strategi komunikasi publik pada sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Ia menekankan pentingnya menyikapi kecepatan dinamika media sosial dengan kepekaan isu dan kecakapan dalam mengemas pesan.
Baca juga: Komdigi Blokir Jutaan Konten Judol dan Pornografi yang Tersebar di Sosmed
Salah satu isu strategis yang disorot secara mendalam adalah implementasi PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS. Beleid itu bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.
Lihat Juga :
