Rudy Djamaluddin Ingatkan Protokol Kesehatan Saat Sensus Penduduk
Selasa, 08 September 2020 - 18:10 WIB
loading...
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin saat menerima Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Balaikota Makassar, Selasa (8/9/2020). Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengapresiasi langkah Badan Pusat Statistik Kota Makassar yang melakukan sensus penduduk 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Menurutnya, ketersediaan data penduduk sangat strategis dalam menentukan setiap proses kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Petugas dan Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan saat Sensus Penduduk
“ Sensus penduduk merupakan program nasional yang harus didukung bersama, hanya saja di masa pandemi ini protokol kesehatan harus tetap menjadi hal utama yang harus didahulukan,” ujar Rudy saat berbicara dengan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Balaikota Makassar , Selasa (8/9/2020).
Rudy berharap, ke depan sistem database kependudukan harus terintegrasi dengan seluruh stakholder yang terkait, sehingga sistem verifikasi data lebih akurat dan terjaga keamanannnya.
"Basis data itu pondasi untuk kesuksesan suatu pelayanan dan kebijakan pemerintah daerah. Kalau data kacau, keputusan selanjutnya pasti kacau," kata Rudy.
Rudy juga mengusulkan Indonesia kedepannya bisa memiliki data tunggal akurat berbasis kependudukan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat jika menemukan kendala administrasi.
Menurutnya, ketersediaan data penduduk sangat strategis dalam menentukan setiap proses kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Petugas dan Warga Diminta Patuhi Protokol Kesehatan saat Sensus Penduduk
“ Sensus penduduk merupakan program nasional yang harus didukung bersama, hanya saja di masa pandemi ini protokol kesehatan harus tetap menjadi hal utama yang harus didahulukan,” ujar Rudy saat berbicara dengan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di Balaikota Makassar , Selasa (8/9/2020).
Rudy berharap, ke depan sistem database kependudukan harus terintegrasi dengan seluruh stakholder yang terkait, sehingga sistem verifikasi data lebih akurat dan terjaga keamanannnya.
"Basis data itu pondasi untuk kesuksesan suatu pelayanan dan kebijakan pemerintah daerah. Kalau data kacau, keputusan selanjutnya pasti kacau," kata Rudy.
Rudy juga mengusulkan Indonesia kedepannya bisa memiliki data tunggal akurat berbasis kependudukan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat jika menemukan kendala administrasi.
Lihat Juga :
