Kepala Daerah Perlu Dievaluasi Jika Tidak Paham Dampak Ledakan Penduduk
Minggu, 15 Juni 2025 - 13:59 WIB
loading...
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menyatakan perlunya evaluasi terhadap pejabat daerah yang tak paham dampak ledakan penduduk. Foto/iNews TV/Saladin Ayyubi
A
A
A
PURWOKERTO - Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan perlunya evaluasi terhadap pejabat daerah yang tidak paham dampak ledakan penduduk . Tingginya tingkat kelahiran dan adanya faktor migrasi penduduk harus dibarengi pengetahuan yang cukup dari kepala daerah terhadap dampaknya.
Budi mencontohkan, jika dalam sebuah daerah terdapat 30 ribu penduduk, maka secara ideal harus ada 3 gedung fasilitas kesehatan, seperti gedung puskesmas. Hal ini karena idealnya, untuk satu gedung layanan kesehatan seperti puskesmas, bisa melayani 10 ribu penduduk dengan baik.
Baca juga: Apakah Jenis Kelamin Bayi Bisa Diatur secara Alami? Ahli Ungkap Peluangnya
“Jadi jika kepala daerah ataupun kepala dinas tidak bisa menjalankan kerjanya dengan baik karena tidak mengetahui pentingnya dampak pertumbuhan penduduk maka ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi mereka,” jelasnya kepada wartawan di Purwokerto, dikutip Minggu (15/6/2025).
Budi mencontohkan, jika dalam sebuah daerah terdapat 30 ribu penduduk, maka secara ideal harus ada 3 gedung fasilitas kesehatan, seperti gedung puskesmas. Hal ini karena idealnya, untuk satu gedung layanan kesehatan seperti puskesmas, bisa melayani 10 ribu penduduk dengan baik.
Baca juga: Apakah Jenis Kelamin Bayi Bisa Diatur secara Alami? Ahli Ungkap Peluangnya
“Jadi jika kepala daerah ataupun kepala dinas tidak bisa menjalankan kerjanya dengan baik karena tidak mengetahui pentingnya dampak pertumbuhan penduduk maka ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi mereka,” jelasnya kepada wartawan di Purwokerto, dikutip Minggu (15/6/2025).
Lihat Juga :
