Gaji Bupati Raja Ampat Orideko Burdam yang Sebut Warga Enggan Tambang Nikel Ditutup
Senin, 09 Juni 2025 - 18:05 WIB
loading...
Gaji Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mulai menjadi banyak sorotan dari berbagai pihak usai menyebut masyarakat Raja Ampat tidak menginginkan tambang nikel Pulau Gag ditutup. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
RAJA AMPAT - Gaji Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mulai menjadi banyak sorotan dari berbagai pihak usai menyebut masyarakat Raja Ampat tidak menginginkan tambang nikel Pulau Gag ditutup. Orideko menyatakan warga telah menyampaikan langsung permintaannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat kunjungan Sabtu (7/6/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Orideko bersama Bahlil dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meninjau tambang nikel di Pulau Gag. Salah satu penyebab masyarakat enggan tambang di Raja Ampat ditutup karena perusahaan telah memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
Baca juga: Profil PT GAG Nikel, Entitas Milik Antam di Balik Riuh Tambang Nikel Raja Ampat
Namun, Bupati Raja Ampat tetap meminta agar PT Gag Nikel tetap melakukan pengawasan dalam eksplorasi nikel yang dilakukan.
Menurut ketentuan tersebut, seorang bupati atau wali kota menerima gaji pokok sebesar Rp2,1 juta per bulan, sedangkan wakil bupati atau wakil wali kota memperoleh Rp1,8 juta per bulan.
Jika dihitung dalam setahun, total gaji pokok bupati mencapai Rp25,2 juta, sementara wakil bupati mendapatkan Rp21,6 juta. Namun, angka ini belum termasuk berbagai tunjangan dan fasilitas tambahan yang menjadi hak mereka.
Selain gaji pokok, kepala daerah dan wakilnya juga berhak menerima tunjangan jabatan sesuai Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001. Besaran tunjangan ini Rp3,78 juta per bulan untuk bupati dan Rp3,24 juta per bulan untuk wakil bupati.
Dengan demikian, dalam satu tahun, tunjangan jabatan yang diterima bupati mencapai Rp45,36 juta, sedangkan wakil bupati memperoleh Rp38,88 juta.
PP No 109 Tahun 2000 mengatur pemberian fasilitas perlengkapan serta biaya pemeliharaan bagi kepala daerah dan wakilnya.
Mereka berhak menempati rumah dinas yang dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk kendaraan dinas dan peralatan penunjang lainnya. Namun, semua fasilitas ini harus dikembalikan dalam kondisi baik setelah masa jabatan berakhir.
Selain rumah dan kendaraan dinas, kepala daerah juga menerima fasilitas tambahan seperti biaya pakaian dinas, tunjangan perjalanan dinas, serta layanan kesehatan. Fasilitas ini diberikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas mereka dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Bupati dan wakil bupati juga memperoleh tunjangan operasional yang besarnya disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tunjangan ini dimaksudkan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, termasuk urusan sosial, keamanan, dan acara-acara resmi tertentu.
Dalam kunjungan tersebut, Orideko bersama Bahlil dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meninjau tambang nikel di Pulau Gag. Salah satu penyebab masyarakat enggan tambang di Raja Ampat ditutup karena perusahaan telah memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
Baca juga: Profil PT GAG Nikel, Entitas Milik Antam di Balik Riuh Tambang Nikel Raja Ampat
Namun, Bupati Raja Ampat tetap meminta agar PT Gag Nikel tetap melakukan pengawasan dalam eksplorasi nikel yang dilakukan.
Gaji Bupati Raja Ampat Orideko Burdam
Pemerintah Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai besaran gaji pokok bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 59 Tahun 2000.Menurut ketentuan tersebut, seorang bupati atau wali kota menerima gaji pokok sebesar Rp2,1 juta per bulan, sedangkan wakil bupati atau wakil wali kota memperoleh Rp1,8 juta per bulan.
Jika dihitung dalam setahun, total gaji pokok bupati mencapai Rp25,2 juta, sementara wakil bupati mendapatkan Rp21,6 juta. Namun, angka ini belum termasuk berbagai tunjangan dan fasilitas tambahan yang menjadi hak mereka.
Selain gaji pokok, kepala daerah dan wakilnya juga berhak menerima tunjangan jabatan sesuai Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001. Besaran tunjangan ini Rp3,78 juta per bulan untuk bupati dan Rp3,24 juta per bulan untuk wakil bupati.
Dengan demikian, dalam satu tahun, tunjangan jabatan yang diterima bupati mencapai Rp45,36 juta, sedangkan wakil bupati memperoleh Rp38,88 juta.
PP No 109 Tahun 2000 mengatur pemberian fasilitas perlengkapan serta biaya pemeliharaan bagi kepala daerah dan wakilnya.
Mereka berhak menempati rumah dinas yang dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk kendaraan dinas dan peralatan penunjang lainnya. Namun, semua fasilitas ini harus dikembalikan dalam kondisi baik setelah masa jabatan berakhir.
Selain rumah dan kendaraan dinas, kepala daerah juga menerima fasilitas tambahan seperti biaya pakaian dinas, tunjangan perjalanan dinas, serta layanan kesehatan. Fasilitas ini diberikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas mereka dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Bupati dan wakil bupati juga memperoleh tunjangan operasional yang besarnya disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tunjangan ini dimaksudkan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, termasuk urusan sosial, keamanan, dan acara-acara resmi tertentu.
(jon)
Lihat Juga :
