Cukai Rakyat Bisa Jadi Solusi Pelaku Usaha Rokok Kecil di Madura

JAKARTA - Ada kepala daerah yang berpandangan bahwa tanaman tembakau memberikan dampak positif yang berantai (multiplier effect). Juga menjadi tulang punggung buat perekonomian daerah.

Sayangnya, industri tembakau diterpa masalah regulasi yang memicu turunnya daya beli masyarakat terhadap produk rokok. Dampaknya, kondisi pabrikan rokok masih belum stabil lantaran cukai rokok yang kian tinggi.

"Posisi tawar tembakau kita masih belum baik-baik saja. Padahal bahan baku tembakau hanya bisa diserap oleh pabrikan rokok," kata Bupati Temanggung Agus Setyawan, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/5/2025).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar cukai hasil tembakau (CHT) tidak terus dinaikkan. Menurutnya, kenaikan cukai rokok justru mendorong maraknya peredaran rokok ilegal di wilayahnya.

"Kebijakan menaikkan CHT setiap tahun tidak efektif untuk menekan konsumsi rokok. Masyarakat tetap membeli rokok meskipun harganya semakin mahal, bahkan mengorbankan kebutuhan lain seperti gizi keluarga," katanya.

Kenaikan cukai rokok membuat rokok ilegal semakin marak, bahkan melibatkan pihak-pihak tertentu yang berupaya menghalangi penindakan peredaran rokok bodong. Contohnya, saat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Madura menindak rokok tanpa cukai di akses Jembatan Suramadu yang dihalangi-halangi pihak tertentu.

Kejadian itu mendapat perhatian dari anggota Komisi XI DPR Eric Hermawan. Menurut Eric, industri kecil menengah (IKM) rokok di Madura harus membayar cukai, tetapi cukai rakyat. Sehingga IKM yang existing membayar cukai pada negara dengan biaya yang murah.

"Yang paling benar ada namanya cukai rakyat, supaya negara mendapat untung gitu. Tinggal pembinaannya saja, berapa harga cukai yang bisa diserap oleh para pelaku usaha rokok di Madura," terang Eric saat dihubungi.

Legislator Partai Golkar itu menyatakan, jalan tengah untuk meminimalisasi konflik antar-kepentingan yang diduga melibatkan sejumlah pegawai institusi pemerintah adalah dengan membayar cukai. Pasalnya, tanpa membayar cukai, negara dirugikan.

Eric yang terpilih dari dapil Jawa Timur XI (Madura) juga menyoroti kebijakan eksesif atas tarif cukai rokok dalam beberapa tahun belakangan ini yang memberikan dampak berganda (multiplier effect), baik di sektor hulu dan hilir mata rantai tembakau. Ia menduga, pemerintah selama ini hanya memikirkan target penerimaan tanpa mempertimbangkan dampak kenaikan cukai rokok.

"Ini harus dibenahi, makanya cukai itu harus dibuat stabil sehingga pertumbuhan rokok pun akan tumbuh. Kebijakan cukai hasil tembakau ini perlu dikaji ulang," jelas bendum Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama ini.

Kebijakan cukai rokok yang eksesif juga mendapat sorotan ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji. DPN APTI memohon Presiden Prabowo mengkaji ulang kebijakan cukai rokok yang eksesif.

"Instrumen cukai sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya industri kretek nasional yang berefek domino terhadap petani," tandas Agus.