Beri Contoh, Kandidat Disarankan Kampanye Digital Tanpa Pengerahan Massa
Senin, 07 September 2020 - 06:48 WIB
loading...
Kandidat calon kepala daerah disarankan menggunakan metode kampaye digital tanpa pengerahan massa. Foto : SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Ketua Tim Konsultan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulsel,Prof Ridwan Amiruddin merekomendasikan penggunaan kampaye digital dilakukan tiap kandidat calon kepala daerah di sejumlah wilayah di Sulsel. Hal ini sebagai upaya meminimalisir mobilisasi massa demi mencegah penularan COVID-19 . Baca : Klaster Baru COVID-19 di Pilkada Dinilai Berpotensi Terjadi
Kata Ahli Epidemiologi Universitas Hasanuddin (Unhas) ini, kemunculan klaster pilkada bisa saja menjadi ancaman Sulsel, apalagi jikamassa tiap kandidat abai akan protokol kesehatan.
"Ini tentu menjadi warning bagi penyelenggara pilkada khususnya KPU dan Bawaslu. Bahwa protokol kesehatan itu tidak bisa dilaksanakan dengan optimal pada situasi ini. Mestinya para kandidat lebih kreatif mengembangkan media kampanye berbasis digital dengan mendekati kaum milenial dan generasi Z. Kampanye digital low contact lebih diutamakan,"ujarnya kepada SINDOnews.
Diketahui, di Sulsel ada 12 kabupaten/kota yang bakal menggelar pilkada serentak tahun ini. Kendati begitu, Ridwan mengungkapkan bukan berarti penularan tidak berdampak di daerah lainnya jika pergerakan atau perpindahan penduduk masih terjadi. "Tentu ini akan memicu kasus-kasus di wilayah lain juga," tegas Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Sulsel.
MenurutRidwan, kampanye konvensional dengan pengerahan massa tidak begitu relevan lagi di tengah pandemi ini. Disamping pelaksanaan protokol kesehatan akan sulit dikontrol. Baca Juga : Protokol COVID-19 Diabaikan, Pendaftaran Paslon Pilkada Harus Dievaluasi
"Mobilisasi massa yang kampanye konvensional yang paling sulit dikontrol untuk patuh protokol. Karena psikologi massa yang kehilangan tanggung jawab individu ke tanggung jawab yang mengambang, akhirnya tidak ada yang peduli," imbuh Ridwan.
Dia pun sangatberharap, tiap COVID-19 di Sulsel. Jika klaster pilkada muncul, maka ini akan menjadi beban bagi pemerintah daerah (pemda) yang selama ini berupaya memutus rantai penularan.
Ridwan menambahkan, COVID-19 , yakni pendaftaran calon kepala daerah, baik di Kota Makassar dan kabupaten/kota di Sulsel seringkali dipadati massa pendukung.
"Apa yang terjadi berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa calon kepala daerah melakukan pengerahan massa. Parahnya lagi, banyak diantara mereka mengabaikan protokol kesehatan," terang Humas IDI Kota Makassar, dr Wachyudi Muchsin dalam rilis yang diterima wartawan.
Diapun meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan. Dengan memberi sanksi bagi pihak yang tak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan COVID-19 .
"KPU dan Bawaslu sebagai wasit harus dievaluasi jika tidak mampu sebagai pengawas dalam COVID-19 . Sudah jelas kita saat ini tengah menghadapi masalah besar bencana non-alam virus COVID-19 ," jelasnya.
Data SINDOnews laju penularan COVID-19 di Sulsel masih terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kasus terkonfirmasi positif yang dilaporkan tiap harinya. Sejak kemarin saja, ada penambahan sebanyak 132 kasus positif baru di Sulsel.
Penambahan kasus positif COVID-19 itu tersebar di 12 daerah. Dimana 81 kasus diantaranya berada di Kota Makassar. Selanjutnya, ada juga di Kabupaten Wajo dengan penambahan 12 kasus baru. Lalu Kabupaten Takalar 8 dan Barru 6 kasus baru.
Selanjutnya, di Kabupaten Maros dan Kota Parepare masing-masing penambahan 4 kasus baru. Di Bone dan Jeneponto berkontribusi 3 kasus baru, Tana Toraja 2, serta Kabupaten Luwu serta Pinrang masing-masing penambahan 1 kasus baru.
Dengan begitu berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulsel hingga per tanggal 6 September 2020, akumulasi kasus positif di Sulsel tercatat sebanyak 12.597 kasus. Namun 9.665 orang diantaranya telah sembuh, dan 371 orang dinyatakan meninggal. Baca Lagi : 5 Warga Kabupaten Bulukumba Terinfeksi COVID-19
Kata Ahli Epidemiologi Universitas Hasanuddin (Unhas) ini, kemunculan klaster pilkada bisa saja menjadi ancaman Sulsel, apalagi jikamassa tiap kandidat abai akan protokol kesehatan.
"Ini tentu menjadi warning bagi penyelenggara pilkada khususnya KPU dan Bawaslu. Bahwa protokol kesehatan itu tidak bisa dilaksanakan dengan optimal pada situasi ini. Mestinya para kandidat lebih kreatif mengembangkan media kampanye berbasis digital dengan mendekati kaum milenial dan generasi Z. Kampanye digital low contact lebih diutamakan,"ujarnya kepada SINDOnews.
Diketahui, di Sulsel ada 12 kabupaten/kota yang bakal menggelar pilkada serentak tahun ini. Kendati begitu, Ridwan mengungkapkan bukan berarti penularan tidak berdampak di daerah lainnya jika pergerakan atau perpindahan penduduk masih terjadi. "Tentu ini akan memicu kasus-kasus di wilayah lain juga," tegas Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Sulsel.
MenurutRidwan, kampanye konvensional dengan pengerahan massa tidak begitu relevan lagi di tengah pandemi ini. Disamping pelaksanaan protokol kesehatan akan sulit dikontrol. Baca Juga : Protokol COVID-19 Diabaikan, Pendaftaran Paslon Pilkada Harus Dievaluasi
"Mobilisasi massa yang kampanye konvensional yang paling sulit dikontrol untuk patuh protokol. Karena psikologi massa yang kehilangan tanggung jawab individu ke tanggung jawab yang mengambang, akhirnya tidak ada yang peduli," imbuh Ridwan.
Dia pun sangatberharap, tiap COVID-19 di Sulsel. Jika klaster pilkada muncul, maka ini akan menjadi beban bagi pemerintah daerah (pemda) yang selama ini berupaya memutus rantai penularan.
Ridwan menambahkan, COVID-19 , yakni pendaftaran calon kepala daerah, baik di Kota Makassar dan kabupaten/kota di Sulsel seringkali dipadati massa pendukung.
"Apa yang terjadi berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa calon kepala daerah melakukan pengerahan massa. Parahnya lagi, banyak diantara mereka mengabaikan protokol kesehatan," terang Humas IDI Kota Makassar, dr Wachyudi Muchsin dalam rilis yang diterima wartawan.
Diapun meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan. Dengan memberi sanksi bagi pihak yang tak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan COVID-19 .
"KPU dan Bawaslu sebagai wasit harus dievaluasi jika tidak mampu sebagai pengawas dalam COVID-19 . Sudah jelas kita saat ini tengah menghadapi masalah besar bencana non-alam virus COVID-19 ," jelasnya.
Data SINDOnews laju penularan COVID-19 di Sulsel masih terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kasus terkonfirmasi positif yang dilaporkan tiap harinya. Sejak kemarin saja, ada penambahan sebanyak 132 kasus positif baru di Sulsel.
Penambahan kasus positif COVID-19 itu tersebar di 12 daerah. Dimana 81 kasus diantaranya berada di Kota Makassar. Selanjutnya, ada juga di Kabupaten Wajo dengan penambahan 12 kasus baru. Lalu Kabupaten Takalar 8 dan Barru 6 kasus baru.
Selanjutnya, di Kabupaten Maros dan Kota Parepare masing-masing penambahan 4 kasus baru. Di Bone dan Jeneponto berkontribusi 3 kasus baru, Tana Toraja 2, serta Kabupaten Luwu serta Pinrang masing-masing penambahan 1 kasus baru.
Dengan begitu berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulsel hingga per tanggal 6 September 2020, akumulasi kasus positif di Sulsel tercatat sebanyak 12.597 kasus. Namun 9.665 orang diantaranya telah sembuh, dan 371 orang dinyatakan meninggal. Baca Lagi : 5 Warga Kabupaten Bulukumba Terinfeksi COVID-19
(sri)
Lihat Juga :
