Konflik Agraria, Tanah Adat dan Milik Rakyat Butuh Perlindungan

RR mengatakan seharusnya dalam sistem normal rakyat bisa negosiasi dengan investor apakah mau dijual atau tidak, dan mendapat kompensasi dari pengambilalihan tanah . "Praktiknya, hak rakyat tidak diakui, dan sangat murah atau tidak masuk akal," kata dia.

RR mengatakan, pemerintah pun harus kreatif mencari solusi. Hal itu pernah dilakukannya saat menjabat Menko Ekuin era Gus Dur. RR bercerita, kala itu dunia, salah satunya Jerman, tengah mengkritik persoalan perubahan iklim. Lantas RR bertemu dengan menteri keuangan Jerman. RR kala itu mengatakan, Jerman jangan cuma mengkritik, tetapi harus mencari win-win solution.

"Jadi, saya tawarkan utang dibayar hutan . Kamu kurangi utang Indonesia USD 300 juta, kami beri 300 hutan di Kalimantan sebagai daerah konservasi yang tidak bisa diapa-apakan," kata dia.

Menurut RR, ini merupakan win-win solution. Buat Jerman, kata dia, ini bagus karena bisa menjadi kampanye negara tersebut kepada rakyatnya bahwa mereka telah membantu memelihara paru-paru dunia di Kalimantan. Sementara untuk Indonesia, kata RR, utang bisa dikurangi.

"Menkeu Jerman setuju dan dilakukanlah enam kali. Akhirnya kami sepakati, hutan konservasi ditukar dengan utang dan berhasil. Namun, karena Gus Dur jatuh, hal itu tidak berlanjut lagi sampai sekarang," jelas RR.

Nah, kata RR, sebenarnya hal ini masih relevan diterapkan sekarang. Terlebih lagi, hari ini makin banyak dunia yang sadar tentang pentingnya lingkungan hidup. Pemerintah, lanjut RR, bisa menguragi beban utang Indonesia dengan negosiasi sejenis.

"Kalau AS, Trump, mungkin tidak tertarik, tetapi Jerman, Perancis, Jepang dan lainnya banyak yang tertarik. Misalnya, kami katakan akan konservasi 1,2 juta hektar tetapi utang dikurangi USD 10 miliar atau USD 20 miliar," kata RR.

Sekali lagi, ia menegaskan, ini bisa dilakukan bila pemerintah inovatif, berani dan kreatif. "Hari ini malah makin relevan supaya kita bisa jaga lingkungan, hutan terpelihara, dan memberikan sumbangan oksigen besar sebagai paru-paru dunia," ujar RR.

(Baca juga: Terpapar COVID-19, ASN Pemprov Riau Meninggal Dunia )

Kepala Desk Politik Walhi Indonesia Khalisah Khalid mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi satu potret buram terkait pengelolaan sumber daya alam , dan perlindungan lingkungan hidup. Dia menjelaskan, konflik, krisis lingkungan, krisis pangan akibat pandemi COVID-19, merupakan akumulasi dari kegagalan paradigma ekonomi dan pembangunan.