Bangunan Liar di Bantaran Kali Bekasi Dibongkar, Kades Kritik Dedi Mulyadi Otoriter: Bukan Zaman Penjajah Ini

"Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan, saya mendukung. Tapi caranya yang salah. Bukan zaman penjajah ini," ujar Canih, melanjutkan.

Kepala desa itu bahkan menyebut Dedi Mulyadi otoriter. Canih mengkritik langkah Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai hanya membuat keramaian semata tanpa memerhatikan prosedur.

"Lah kalau bikin ramai buat apaan, bikin keruh saja. Cuma Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahannya seperti otoriter, mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai SOP, SOP jalankan, teguran pertama, kedua, dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat, itu dijalankan dulu. Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung, saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah, tapi bukan caranya seperti ini," katanya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi tidak menjelaskan lebih lanjut soal keluhan warga yang tidak diberi pemberitahuan soal penggusuran tersebut. Meski begitu, dia mengaku sempat ada penolakan meski akhirnya warga menyetujui.

"Saya melakukan normalisasi sungai membongkar bangunan-bangunan liar, sempat ada penolakan sampai akhirnya warga mau," katanya.

Sedangkan terkait ganti rugi, Dedi mengatakan bakal dilakukan berdasarkan penghitungan bangunan. "Soal ganti ruginya kita lihat nanti, disesuaikan dengan bangunan. Bangunan berapa sih harganya. (Jumlah dibongkar) saya tidak tahu berapa jumlahnya yang jelas sepanjang sungai ini banglinya dibongkar," katanya.