Transparansi Dana Desa, Kepala Daerah di Indonesia Boleh Tiru Indra Catri

PADANG - Indra Catri atau yang lebih familiar dengan panggilan IC ini memang fenomenal. Di saat banyak daerah mengalami permasalahan terkait pengelolaan dana desa, bahkan tidak jarang sampai ke ranah hukum, Bupati Agam ini malah sukses menjadi Kepala Daerah Terbaik Pembina Kompetensi dan Transparansi Dana Desa di Sumatera Barat. Lebih fenomenal lagi, capaian itu adalah untuk kali ketiga secara berturut-turut sejak 2017.

Penganugerahan penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, pada acara Rakor Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada hari ini, (26/2/2020) di Pangeran Beach Hotel Padang. Hadir pada acara ini Kepala Daerah dan Forkopimda se-Sumatera Barat.

Khasman Zaini selaku juru bicara Pemerintah Kabupaten Agam, menyampaikan bahwa penghargaan Kepala Daerah Terbaik I Pembina Transparansi dan Kompetensi Dana Desa yang diterima oleh Bupati Agam saat ini merupakan hasil penilaian Pemprov Sumbar terhadap pengelolaan Dana Desa tahun 2019 lalu.

Sementara itu Bupati Agam Indra Catri terlihat sumringah ketika dimintai pendapatnya atas capaian fenomenal itu.

"Hattrick ya !!!" Serunya sambil tersenyum.

Lebih lanjut Indra Catri menyampaikan, bahwa capaian yang diraih 3 tahun berturut-turut ini adalah berkat perpaduan yang baik antara seluruh unsur elemen yang terkait dalam pembangunan di Nagari. Dijelaskan, pada awalnya bukan hal yang mudah untuk mengaplikasikan inovasi yang ia rumuskan di Agam, karena berbagai keterbatasan. Namun berkat komitmen bersama yang kuat, inovasi pengelolaan dana desa yang diterapkan, mendatangkan gelar demi gelar yang prestisius.

"Setidaknya ada 3 tahap yang harus kami tuntaskan. Pertama, kami menyiapkan regulasi pengelolaan dana desa mulai dari Perda sampai ke juknis. Kedua sistemnya, seperti penerapan e-planning. Sehingga perencanaan matang dan transparan. Ketiga, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari itu sendiri. Ketika tiga tahap di atas sudah dilaksanakan, maka disiapkanlah mekanisme reward dan punishment yang jelas," urai salah satu calon kuat pada Pilgub Sumbar 2020 ini.

Indra Catri mengakui bahwa setiap mekanisme atau tahapan yang dirumuskan, bertujuan agar para aparatur yang mengelola dana desa memiliki petunjuk yang jelas, kapasitas dan kapabilitas serta semangat dalam mengelola dana desa.

"Kalau regulasinya sudah jelas, kapasitasnya sudah ditingkatkan, saatnya bagi pemerintah nagari untuk berkompetisi dalam memajukan nagarinya masing-masing. Kami selaku Pemerintah Kabupaten tinggal memberikan reward dan punishment agar mereka selalu terpacu," tutup Bupati jebolan ITB dan program doktoral IPDN ini.