Ada Demo Ojol di Depan Kemenaker Hari Ini, 365 Personel Gabungan Dikerahkan
Senin, 17 Februari 2025 - 11:25 WIB
loading...
Driver ojek online (ojol) wilayah Jabodetabek ramai-ramai akan menggelar demo di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Foto/Ari Sandita
A
A
A
JAKARTA - Driver ojek online ( ojol ) wilayah Jabodetabek ramai-ramai akan menggelar demo di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, hari ini. Sebanyak 365 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa tersebut.
“356 personel. Iya gabungan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).
Ade Ary mengatakan, pihak kepolisian juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, pemberlakuan rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional.
Baca juga: Tuntut Dapat THR, Driver Ojol se-Jabodetabek Bakal Geruduk Kemnaker di 17 Februari
"Iya situasional," jelas dia.
Adapun para pengendara ojek online menuntut janji THR, potongan driver, dan meminta pihak aplikator menghapus layanan slot dan Aceng. "Jakarta, 17 Februari 2025, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Waktu 10-00 WIB sampai menang," tulis undangan unjuk rasa yang diterima.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, pada 17 Februari 2025, driver ojol yang berada di wilayah Jabodetabek ramai-ramai akan melakukan aksi di Kemenaker. Lily menjelaskan aksi ini untuk menuntut adanya regulasi yang jelas terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja mitra, termasuk driver ojol, kurir, dan lainnya.
Baca juga: Jalan Depan Kantor Kemenaker Masih Lancar Jelang Demo Ojol
"Aksi tanggal 17 di Kemenaker dari semua driver ojol se-Jabodetabek," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/2/2025).
Lily menjelaskan, SPAI menuntut kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat regulasi terkait THR ojol sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku layaknya pekerja pada umumnya, bukan sebagai mitra. Menurutnya, tahun lalu Kemenaker menjanjikan bahwa ojol akan mendapatkan THR.
Tapi nyatanya THR yang dimaksud hanya sebatas imbauan kepada penyedia platform dan tidak bersifat wajib. Selain itu platform tidak mau memberikan THR, tapi bentuknya sekedar insentif yang menuntut kami untuk harus bekerja bila ingin mendapatkan insentif tersebut.
"Insentif tersebut didapat dengan syarat harus menjalankan orderan di Hari Raya Idulfitri hari pertama dan kedua. Upah atau pendapatan dari orderan tersebut baru akan dibayarkan beberapa hari kemudian. Selain itu insentif bisa dalam bentuk barang yang nilainya ditentukan oleh perusahaan platform," kata Lily.
“356 personel. Iya gabungan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).
Ade Ary mengatakan, pihak kepolisian juga menyiapkan skenario pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Namun, pemberlakuan rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional.
Baca juga: Tuntut Dapat THR, Driver Ojol se-Jabodetabek Bakal Geruduk Kemnaker di 17 Februari
"Iya situasional," jelas dia.
Adapun para pengendara ojek online menuntut janji THR, potongan driver, dan meminta pihak aplikator menghapus layanan slot dan Aceng. "Jakarta, 17 Februari 2025, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Waktu 10-00 WIB sampai menang," tulis undangan unjuk rasa yang diterima.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, pada 17 Februari 2025, driver ojol yang berada di wilayah Jabodetabek ramai-ramai akan melakukan aksi di Kemenaker. Lily menjelaskan aksi ini untuk menuntut adanya regulasi yang jelas terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja mitra, termasuk driver ojol, kurir, dan lainnya.
Baca juga: Jalan Depan Kantor Kemenaker Masih Lancar Jelang Demo Ojol
"Aksi tanggal 17 di Kemenaker dari semua driver ojol se-Jabodetabek," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/2/2025).
Lily menjelaskan, SPAI menuntut kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat regulasi terkait THR ojol sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku layaknya pekerja pada umumnya, bukan sebagai mitra. Menurutnya, tahun lalu Kemenaker menjanjikan bahwa ojol akan mendapatkan THR.
Tapi nyatanya THR yang dimaksud hanya sebatas imbauan kepada penyedia platform dan tidak bersifat wajib. Selain itu platform tidak mau memberikan THR, tapi bentuknya sekedar insentif yang menuntut kami untuk harus bekerja bila ingin mendapatkan insentif tersebut.
"Insentif tersebut didapat dengan syarat harus menjalankan orderan di Hari Raya Idulfitri hari pertama dan kedua. Upah atau pendapatan dari orderan tersebut baru akan dibayarkan beberapa hari kemudian. Selain itu insentif bisa dalam bentuk barang yang nilainya ditentukan oleh perusahaan platform," kata Lily.
(rca)
Lihat Juga :
