Kunjungi Markas Satpol PP, Komisi I DPRD Kota Bogor Bahas Isu Penegakan Perda
Sabtu, 15 Februari 2025 - 19:14 WIB
loading...
Komisi I DPRD Kota Bogor berkunjung ke kantor Satpol PP untuk membahasa isu penegakan perda di Kota Bogor. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Komisi I DPRD Kota Bogor berkunjung ke kantor Satpol PP . Kedatangan para legislator tersebut untuk mengecek kondisi kantor sekaligus melakukan pembahasan terhadap isu penegakan perda di Kota Bogor.
Rombongan Komisi I DPRD Kota Bogor dipimpin Wakil Ketua Komisi I Hj Hakanna. Kemudian Sekretaris Komisi I Said Muhamad Mohan beserta anggota Komisi I, Asep Nadzarullah, Desy Yanthi Utami, Banu Lesmana Bagaskara, Zakiyatul Fikriyah Al-Islamiyah, Tri Kisowo Jumino dan Fajar Muhammad Nur. Baca juga: Aspirasi saat Reses Anggota Dewan, Kini Warga Cikaret Bogor Miliki Trafo PLN
Hakanna mengatakan, Komisi I DPRD Kota Bogor saat ini tengah fokus menyelesaikan isu perihal penegakan perda , terutama masalah perizinan. "Sesuai tupoksi kami di bidang pengawasan. Kami sedang fokus terkait masalah perizinan. Sehingga kami ingin mengetahui bagaimana proses pengawasan dan pelaksanaan penegakan Perda di Satpol-PP ini," kata Hakanna dalam siaran pers, Sabtu (15/2/2025).
Kota Bogor yang menjadi penopang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dianggap Hakanna merupakan magnet investasi untuk sektor kafe, restoran dan hiburan. Sehingga penegakan Perda Perizinan harus bisa dijalankan agar tidak terjadi masalah di wilayah dan bisnis yang dibangun tanpa adanya perizinan yang jelas.
"Karena kita tidak boleh mempersulit investasi tapi peraturan harus dijalankan. Sehingga peran pengawasan dari Satpol-PP menjadi penting," ujarnya.
Kasatpol PP Kota Bogor Agustyan Syach menyampaikan, sebagai penegak perda mereka memiliki tiga cara dalam melakukan pengawasan. Pertama melakukan pengawasan secara langsung dengan menerjunkan personel. Kedua menerima limpahan berkas laporan dari dinas teknis. Baca juga: Percepat Sekolah Swasta Gratis, DPRD Jakarta Bentuk Pansus Pendidikan
Terakhir menerima aduan dari masyarakat. "Tiga hal ini jadi acuan kami mengawasi di lapangan. Disamping kami juga menampung aduan melalui sosial media yang disampaikan langsung oleh masyarakat," katanya.
Ia berharap dengan kunjungan Komisi I DPRD Kota Bogor, peran pengawasan terhadap pelanggaran perda bisa lebih dimaksimalkan. "Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan yang ada. Namun dengan dukungan dan arahan yang diberikan oleh DPRD semoga kami bisa lebih maksimal," tandasnya.
Rombongan Komisi I DPRD Kota Bogor dipimpin Wakil Ketua Komisi I Hj Hakanna. Kemudian Sekretaris Komisi I Said Muhamad Mohan beserta anggota Komisi I, Asep Nadzarullah, Desy Yanthi Utami, Banu Lesmana Bagaskara, Zakiyatul Fikriyah Al-Islamiyah, Tri Kisowo Jumino dan Fajar Muhammad Nur. Baca juga: Aspirasi saat Reses Anggota Dewan, Kini Warga Cikaret Bogor Miliki Trafo PLN
Hakanna mengatakan, Komisi I DPRD Kota Bogor saat ini tengah fokus menyelesaikan isu perihal penegakan perda , terutama masalah perizinan. "Sesuai tupoksi kami di bidang pengawasan. Kami sedang fokus terkait masalah perizinan. Sehingga kami ingin mengetahui bagaimana proses pengawasan dan pelaksanaan penegakan Perda di Satpol-PP ini," kata Hakanna dalam siaran pers, Sabtu (15/2/2025).
Kota Bogor yang menjadi penopang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dianggap Hakanna merupakan magnet investasi untuk sektor kafe, restoran dan hiburan. Sehingga penegakan Perda Perizinan harus bisa dijalankan agar tidak terjadi masalah di wilayah dan bisnis yang dibangun tanpa adanya perizinan yang jelas.
"Karena kita tidak boleh mempersulit investasi tapi peraturan harus dijalankan. Sehingga peran pengawasan dari Satpol-PP menjadi penting," ujarnya.
Kasatpol PP Kota Bogor Agustyan Syach menyampaikan, sebagai penegak perda mereka memiliki tiga cara dalam melakukan pengawasan. Pertama melakukan pengawasan secara langsung dengan menerjunkan personel. Kedua menerima limpahan berkas laporan dari dinas teknis. Baca juga: Percepat Sekolah Swasta Gratis, DPRD Jakarta Bentuk Pansus Pendidikan
Terakhir menerima aduan dari masyarakat. "Tiga hal ini jadi acuan kami mengawasi di lapangan. Disamping kami juga menampung aduan melalui sosial media yang disampaikan langsung oleh masyarakat," katanya.
Ia berharap dengan kunjungan Komisi I DPRD Kota Bogor, peran pengawasan terhadap pelanggaran perda bisa lebih dimaksimalkan. "Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan yang ada. Namun dengan dukungan dan arahan yang diberikan oleh DPRD semoga kami bisa lebih maksimal," tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
