Tak Ada Kerabatnya Maju Pilkada, Khofifah Netral di Semua Daerah
loading...
A
A
A
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan menjaga jarak yang sama dalam Pilkada Serentak 2020. Penegasan ini disampaikan Tim Media Gubernur menyusul kabar yang menyebut salah satu bakal calon (bacalon) di Jawa Timur membawa-bawa nama Gubernur dalam Pilkada 2020 ini.
"Pertama yang ingin kami luruskan dan kami tegaskan adalah Gubernur Khofifah netral dalam pilkada di semua daerah. Jika ada yang membawa nama Gubernur untuk maju mencalonkan diri maju di daerah tertentu, itu klaim yang tidak benar," kata Tim Media Gubernur, Trisnadi, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2020).
Menurut Trisnadi hal ini penting diluruskan agar tidak ada klaim berkelanjutan yang ditakutkan akan mendatangkan hal yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain. Hingga saat ini masih ada saja orang yang mengaku dekat dengan Gubernur dan mengklaim utusan untuk ditugaskan dalam pilkada serentak.
Trisnadi menegaskan, netralitas Gubernur dalam sudah disampaikan jauh hari sebelum tahapan Pilkada dimulai. Khofifah, tegas memegang marwah sebagai kepala daerah yang ingin equal distance pada semua pihak.
(Baca juga: Pantau Dapur Umum Klaster Ponpes Darussalam, Khofifah Sampaikan Ini )
Tak sampai di sana, Tris, begitu ia biasa disapa juga turut mengklarifikasi adanya kabar heboh bahwa adik kandung Khofifah maju sebagai wabup Sidoarjo. Adik kandung yang dimaksudkan dari kabar tersebut adalah Dwi Astutik.
"Kedua yang kami ingin luruskan, Dwi Astutik bukan adik kandung Gubernur Khofifah. Ketiga, tidak ada adik kandung Ibu Gubernur yang maju kepala daerah, itu kabar tidak benar," tegas Tris.
Kabar soal adik kandung Gubernur Khofifah dapat rekom dalam Pilkada Sidoarjo tersebut sedang didalami oleh tim internal. Diduga ada unsur kesengajaan oknum tertentu yang membuat informasi palsu di internet bahwa yang bersangkutan adalah adik kandung gubernur.
"Kita masih telusuri bagaimana ini bisa terjadi agar informasi yang salah tersebut tidak berlarut-larut disebarkan. Karena ini juga membuat keluarga ibu gubernur tidak nyaman," tegasnya.
Karena itu Tris meminta agar semua yang berkontestasi dalam Pilkada serentak bisa menjaga etika berpolitik yang santun dan tidak merugikan satu sama lain.
"Pertama yang ingin kami luruskan dan kami tegaskan adalah Gubernur Khofifah netral dalam pilkada di semua daerah. Jika ada yang membawa nama Gubernur untuk maju mencalonkan diri maju di daerah tertentu, itu klaim yang tidak benar," kata Tim Media Gubernur, Trisnadi, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2020).
Menurut Trisnadi hal ini penting diluruskan agar tidak ada klaim berkelanjutan yang ditakutkan akan mendatangkan hal yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain. Hingga saat ini masih ada saja orang yang mengaku dekat dengan Gubernur dan mengklaim utusan untuk ditugaskan dalam pilkada serentak.
Trisnadi menegaskan, netralitas Gubernur dalam sudah disampaikan jauh hari sebelum tahapan Pilkada dimulai. Khofifah, tegas memegang marwah sebagai kepala daerah yang ingin equal distance pada semua pihak.
(Baca juga: Pantau Dapur Umum Klaster Ponpes Darussalam, Khofifah Sampaikan Ini )
Tak sampai di sana, Tris, begitu ia biasa disapa juga turut mengklarifikasi adanya kabar heboh bahwa adik kandung Khofifah maju sebagai wabup Sidoarjo. Adik kandung yang dimaksudkan dari kabar tersebut adalah Dwi Astutik.
"Kedua yang kami ingin luruskan, Dwi Astutik bukan adik kandung Gubernur Khofifah. Ketiga, tidak ada adik kandung Ibu Gubernur yang maju kepala daerah, itu kabar tidak benar," tegas Tris.
Kabar soal adik kandung Gubernur Khofifah dapat rekom dalam Pilkada Sidoarjo tersebut sedang didalami oleh tim internal. Diduga ada unsur kesengajaan oknum tertentu yang membuat informasi palsu di internet bahwa yang bersangkutan adalah adik kandung gubernur.
"Kita masih telusuri bagaimana ini bisa terjadi agar informasi yang salah tersebut tidak berlarut-larut disebarkan. Karena ini juga membuat keluarga ibu gubernur tidak nyaman," tegasnya.
Karena itu Tris meminta agar semua yang berkontestasi dalam Pilkada serentak bisa menjaga etika berpolitik yang santun dan tidak merugikan satu sama lain.
(msd)