Isu Mahar Politik Balonkada, Rp500 Juta untuk Satu Anggota DPR

MATARAM - Isu mahar politik pemberian dukungan bakal calon kepala daerah mewarnai Pilkada Serentak 2020 . Namun satu partai politik berusaha menepis isu tersebut dan menegaskan hanya membangun komitmen dengan balonkada.

Mahar politik pada pemberian dukungan bakal calon kepala daerah atau balonkada pada setiap pelaksanaan kontestasi pilkada menjadi isu yang sudah lazim. Termasuk dalam Pikada Serentak 2020. (Baca juga: Unjuk Rasa Dugaan Mahar Politik di Kantor Bawaslu Sultra Ricuh )

Bahkan mahar politik tersebut, hitung - hitungannya sangat fantastis. Satu kursi di parlemen atau DPRD konon dikabarkan dibanderol seharga Rp500 juta. Itu artinya, mahar minimal yang harus dipersiapkan balonkada tidak lah sedikit. Yaitu minimal sejumlah kursi yang menjadi persyaratan, seperti Kota Mataram yang mensyaratkan 9 kursi dengan angka absolut Rp4,5 miliar. (Baca juga: KPU Tak Bakal Loloskan Calon Kepala Daerah Berperilaku Tercela )

Namun, satu partai politik yang memberikan dukungannya terhadap balonkada menepis isu mahar politik di partainya. “Kami membangun komitmen utuk menyejahterakan rakyat dan daerah serta memberikan kontribusi bagi partai bila terpilih menjadi pasangan kepala daerah,” kata Ketua DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat (NTB) H Amin.

Isu besarnya mahar politik yang harus disetorkan oleh balonkada pada Pilkada Serentak 2020 tentu saja menjadi tanggung jawab moral partai pengusungnya. Yaitu bagaimana berupaya menggerakkan mesin partai untuk memenangkan pasangan yang didukungnya.

Kendati demikian, pemilihlah yang menjadi penentu di bilik suara nanti. Siapa balonkada yang akan diberikan mandat untuk memimpin daerahnya selama 5 tahun ke depan.