Warisan Struktur Pemerintahan Mataram yang Diadopsi 3 Kerajaan Besar di Jatim
loading...
Jabatan Mahamenteri Katrini di masa Kerajaan Majapahit ternyata sudah ada sejak lama. Jabatan itu bukanlah ciptaan pemerintahan Kerajaan Majapahit melainkan ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JABATANMahamenteri Katrini di masa Kerajaan Majapahit ternyata sudah ada sejak lama. Jabatan itu bukanlah ciptaan pemerintahan Kerajaan Majapahit melainkan ada sejak zaman Kerajaan Mataram era Jawa Tengah.
Jabatan itu kemudian dibawa Mpu Sindok, penguasa Mataram era Jawa Timur yang diwariskan turun temurun di kerajaan-kerajaan Jawa Timur. Bahkan, di Jawa Timur jabatan itu masih tetap dipertahankan pada zaman Kediri, Singasari, hingga Majapahit.
Di era Kerajaan Singasari, ada beberapa nama yang mengisi jabatan Mahamenteri Katrini berdasarkan Piagam Pakis 1266 maupun Piagam Gunung Wilis tahun 1269. Di kedua piagam itu disebutkan perintah Raja Kertanagara ditampung Rakryan Mahamenteri Hino, Rakryan Mahamenteri Sirikan, dan Rakryan Mahamenteri Halu.
Selanjutnya disalurkan ke bawah kepada para tanda rakryan pakirakiran makabehan, tanpa menyebut nama para pejabatnya. Piagam Gunung Wilis menyebut nama para tanda pang diserahi urusan pemerintahan negara yakni Rakryan Apatih Kebo Arema, Rakryan Demung Mapanji Wipaksa, Rakryan Kanuruhan Mapanji Anurida. Tapi, nama para mahamenteri katrini tidak disebut.
Sejarawan Prof Slamet Muljana pada bukunya "Tafsir Sejarah Nagarakretagama" menyatakan berdasarkan Piagam Kedu yang dikeluarkan Raja Watukura Dyah Balitung pada tahun Saka 829 atau 907 Masehi, perintah sang raja ditampung Rakryan Mapatih Hino Pu Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya.
Pada lempengan B baris 7 sampai 8, tercatat Rakryan Mapatih Hino, Rakryan Halu Pu Wirawikrama, Rakryan Sirikan Pu Wariga. Juga piagam Kembangarum yang ditemukan di Desa Kembangarum sebelah utara Yogyakarta menyebut Rakryan Mapatih Hino Pu Daksa Sang Bahubraja Pratipaksaksaya, Rakryan Halu Pu Bualu Sang Sanggramadurandara, dan Rakryan Sirikan Pu Wariga Sang Samarawikranta.
Pada hakikatnya dari dua piagam di atas telah jelas bahwa jabatan Mahamenteri Hino, Sirikan, dan Halu telah ada pada zaman Mataram pada tahun 907. Pada piagam Kedu masih nyata bahwa jabatan patih masih dirangkap Mahamenteri Rakryan Hino. Dengan kata lain, Rakryan Menteri Hino adalah patih Mataram.
Di antara patih Hino ada juga yang berhasil menjadi raja Mataram, misalnya Rakryan Mapatih Hino Pu Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya, yang tercatat pada piagam Kedu tersebut di atas. Pada tahun 907, Pu Daksottama menjabat Rakryan Patih Hino pada pemerintahan raja Balitung.
Setelah raja Balitung mangkat, Pu Daksotama menjadi raja bergelar sri maharaja seperti dinyatakan pada piagam K.O. XVII, XX; O.J.O. XXX dengan tarikh 915. Dari tahun 919-921, Mataram diperintah rakai Layang Dyah Tulodong bergelar sri maharaja Sajanottamanuraga Tunggadewa. Pada waktu itu Ketudara menjadi Rakryan Mahapatih Hino dan Mpu Sindok menjadi Rakryan Halu.
Jabatan itu kemudian dibawa Mpu Sindok, penguasa Mataram era Jawa Timur yang diwariskan turun temurun di kerajaan-kerajaan Jawa Timur. Bahkan, di Jawa Timur jabatan itu masih tetap dipertahankan pada zaman Kediri, Singasari, hingga Majapahit.
Di era Kerajaan Singasari, ada beberapa nama yang mengisi jabatan Mahamenteri Katrini berdasarkan Piagam Pakis 1266 maupun Piagam Gunung Wilis tahun 1269. Di kedua piagam itu disebutkan perintah Raja Kertanagara ditampung Rakryan Mahamenteri Hino, Rakryan Mahamenteri Sirikan, dan Rakryan Mahamenteri Halu.
Selanjutnya disalurkan ke bawah kepada para tanda rakryan pakirakiran makabehan, tanpa menyebut nama para pejabatnya. Piagam Gunung Wilis menyebut nama para tanda pang diserahi urusan pemerintahan negara yakni Rakryan Apatih Kebo Arema, Rakryan Demung Mapanji Wipaksa, Rakryan Kanuruhan Mapanji Anurida. Tapi, nama para mahamenteri katrini tidak disebut.
Sejarawan Prof Slamet Muljana pada bukunya "Tafsir Sejarah Nagarakretagama" menyatakan berdasarkan Piagam Kedu yang dikeluarkan Raja Watukura Dyah Balitung pada tahun Saka 829 atau 907 Masehi, perintah sang raja ditampung Rakryan Mapatih Hino Pu Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya.
Pada lempengan B baris 7 sampai 8, tercatat Rakryan Mapatih Hino, Rakryan Halu Pu Wirawikrama, Rakryan Sirikan Pu Wariga. Juga piagam Kembangarum yang ditemukan di Desa Kembangarum sebelah utara Yogyakarta menyebut Rakryan Mapatih Hino Pu Daksa Sang Bahubraja Pratipaksaksaya, Rakryan Halu Pu Bualu Sang Sanggramadurandara, dan Rakryan Sirikan Pu Wariga Sang Samarawikranta.
Pada hakikatnya dari dua piagam di atas telah jelas bahwa jabatan Mahamenteri Hino, Sirikan, dan Halu telah ada pada zaman Mataram pada tahun 907. Pada piagam Kedu masih nyata bahwa jabatan patih masih dirangkap Mahamenteri Rakryan Hino. Dengan kata lain, Rakryan Menteri Hino adalah patih Mataram.
Di antara patih Hino ada juga yang berhasil menjadi raja Mataram, misalnya Rakryan Mapatih Hino Pu Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya, yang tercatat pada piagam Kedu tersebut di atas. Pada tahun 907, Pu Daksottama menjabat Rakryan Patih Hino pada pemerintahan raja Balitung.
Setelah raja Balitung mangkat, Pu Daksotama menjadi raja bergelar sri maharaja seperti dinyatakan pada piagam K.O. XVII, XX; O.J.O. XXX dengan tarikh 915. Dari tahun 919-921, Mataram diperintah rakai Layang Dyah Tulodong bergelar sri maharaja Sajanottamanuraga Tunggadewa. Pada waktu itu Ketudara menjadi Rakryan Mahapatih Hino dan Mpu Sindok menjadi Rakryan Halu.
(jon)
Lihat Juga :
