Mahkamah Etik Nasional Perlu Dibentuk untuk Kembalikan Demokrasi
Rabu, 18 September 2024 - 23:05 WIB
loading...
FGD) mengangkat tema Kerapuhan Etika Penyelenggaraan Negara yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) Selasa 16 September 2024. Foto/Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Sistem politik Indonesia semakin rapuh dan sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok elite. Hukum yang seharusnya menjadi penopang keadilan justru kehilangan martabatnya. Realitas di lapangan menunjukkan hukum kerap dijadikan alat permainan kekuasaan, dimodifikasi, dipelintir, bahkan ditundukkan demi kepentingan politik dan kapital.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) mengangkat tema "Kerapuhan Etika Penyelenggaraan Negara" yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) Selasa 16 September 2024.
Baca juga: 14 Brigjen TNI AD yang Bertugas di Daerah Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto, Ini Nama-namanya
Pakar Komunikasi Politik Benny Susetyo mengatakan, diskusi ini menyoroti dinamika kritis dalam etika hukum dan pemerintahan di Indonesia, di mana praktik kriminalisasi serta politik bagi-bagi kekuasaan sering digunakan untuk melumpuhkan lawan politik.
"Hukum tak lagi menjadi instrumen penegak keadilan, melainkan alat yang diatur sesuai dengan kebutuhan kekuasaan," katanya, Rabu (18/9/2024).
Kriminalisasi dan politik bagi-bagi kekuasaan telah menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan lawan politik, membuat hukum tak lebih dari alat kekuasaan. Hukum yang seharusnya kokoh sebagai penegak keadilan kini fleksibel di tangan elite, diubah sesuai kebutuhan politik praktis dan kepentingan kapital.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) mengangkat tema "Kerapuhan Etika Penyelenggaraan Negara" yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) Selasa 16 September 2024.
Baca juga: 14 Brigjen TNI AD yang Bertugas di Daerah Dimutasi Jenderal Agus Subiyanto, Ini Nama-namanya
Pakar Komunikasi Politik Benny Susetyo mengatakan, diskusi ini menyoroti dinamika kritis dalam etika hukum dan pemerintahan di Indonesia, di mana praktik kriminalisasi serta politik bagi-bagi kekuasaan sering digunakan untuk melumpuhkan lawan politik.
"Hukum tak lagi menjadi instrumen penegak keadilan, melainkan alat yang diatur sesuai dengan kebutuhan kekuasaan," katanya, Rabu (18/9/2024).
Kriminalisasi dan politik bagi-bagi kekuasaan telah menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan lawan politik, membuat hukum tak lebih dari alat kekuasaan. Hukum yang seharusnya kokoh sebagai penegak keadilan kini fleksibel di tangan elite, diubah sesuai kebutuhan politik praktis dan kepentingan kapital.
Lihat Juga :
