Legislator Penjamin Jenazah COVID-19 Didakwa Pasal Berlapis
loading...
Suasana persidangan Legislator Makassar yang menjadi penjamin jenazah COVID-19 di Makassar. Foto: Sindonews/Muhammad Khaidir
A
A
A
MAKASSAR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar, mendakwakan sejumlah pasal pada Andi Hadi Ibrahim Baso, anggota DPRD Kota Makassar menjaminkan diri agar jenazah PDP COVID-19 dipulangkan untuk disemayamkan secara syariat Islam.
JPU Kejari Makassar, Pingkan dalam dakwaannya menyebutkan Andi Hadi pada Sabtu 22 Juli sekira pukul 06.30 turut serta membawa pasien almarhum berinisial KR ke RSUD Daya. Kala itu kondisi almarhum sudah tidak sadarkan diri.
Pasien lantas dibawa ke IGD, disana kata Pingkan, pasien menjalani serangkaian protokol COVID-19 , termasuk foto thorax serta rapid test, dan hasilnya reaktif. Gejala yang diderita pasien menurutnya terkonfirmasi mirip gejala COVID-19.
Kala itu, terdakwa kata Pingkan mulai melakukan penolakan, dimana almarhum meski sudah dinyatakan reaktif namun Andi Hadi menolak pasien untuk ditangani sesuai protokol COVID-19 . Andi Hadi saat itu hanya mengizinkan agar pasien di swab test.
Kendati begitu, empat jam setelah masuk keruang isolasi, sekira pukul 11.55 Wita, Pasien dinyatakan meninggal dunia dengan status PDP. Saat itu saat hendak dibawa ke ruangan jenazah, Andi Hadi kembali menolak dan meminta agar jenazah dipulangkan saja ke rumah duka di bilangan Perintis Kemerdekaan.
"Terdakwa menolak dan tetap meminta jenazah di bawa ke Rumah duka, meski sudah mendapatkan edukasi dari dokter. Terpaksa karena terdakwa ngotot, maka dokter meminta agar terdakwa menandatangani surat pernyataan," ujar JPU dalam dakwaannya.
Tak hanya itu saja, setelah beberapa jam saat jenazah dipulangkan, hasil swab test keluar dan menyatakan jenazah positif COVID-19 . Dokter lantas menghubungi Andi Hadi dan meminta agar jenazah dikembalikan untuk ditangani gugus tugas. Sayangnya, Andi Hadi kembali menolak dengan alasan jenazah sudah berada di masjid untuk di salati.
"Saat itu dokter menghubungi dan meminta agar jenazah dibawa kembali ke RSUD Daya, tapi menolak, alasannya jenazah sudah di masjid," ujar JPU.
Hal tersebut lantas dibenarkan para saksi, Nurhikmah yang merupakan Bidan di RSUD Daya yang kala itu bertugas di zona merah ruang isolasi mengatakan, melihat Andi Hadi membawa serta ambulans dari luar Rumah Sakit. Dan oleh sopirnya, jenazah kemudian dikeluarkan dari ruangan jenazah dan dinaikkan ke mobil ambulans tersebut.
"Saya waktu tugas hari itu melihat bapak Andi Hadi, didampingi oleh Andi Nur Rahmat. Jenazah dinaikkan ke mobil ambulans. Bukan ambulans dari RS Daya. Nah oleh sopirnya dibawa pulang dengan mobil itu," ujarnya.
Atas perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum diketahui menerapkan tiga pasal sekaligus, yakni pasal 214 KUHP, jo Pasal 112 KUHP, serta pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan Jo pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
JPU Kejari Makassar, Pingkan dalam dakwaannya menyebutkan Andi Hadi pada Sabtu 22 Juli sekira pukul 06.30 turut serta membawa pasien almarhum berinisial KR ke RSUD Daya. Kala itu kondisi almarhum sudah tidak sadarkan diri.
Pasien lantas dibawa ke IGD, disana kata Pingkan, pasien menjalani serangkaian protokol COVID-19 , termasuk foto thorax serta rapid test, dan hasilnya reaktif. Gejala yang diderita pasien menurutnya terkonfirmasi mirip gejala COVID-19.
Kala itu, terdakwa kata Pingkan mulai melakukan penolakan, dimana almarhum meski sudah dinyatakan reaktif namun Andi Hadi menolak pasien untuk ditangani sesuai protokol COVID-19 . Andi Hadi saat itu hanya mengizinkan agar pasien di swab test.
Kendati begitu, empat jam setelah masuk keruang isolasi, sekira pukul 11.55 Wita, Pasien dinyatakan meninggal dunia dengan status PDP. Saat itu saat hendak dibawa ke ruangan jenazah, Andi Hadi kembali menolak dan meminta agar jenazah dipulangkan saja ke rumah duka di bilangan Perintis Kemerdekaan.
"Terdakwa menolak dan tetap meminta jenazah di bawa ke Rumah duka, meski sudah mendapatkan edukasi dari dokter. Terpaksa karena terdakwa ngotot, maka dokter meminta agar terdakwa menandatangani surat pernyataan," ujar JPU dalam dakwaannya.
Tak hanya itu saja, setelah beberapa jam saat jenazah dipulangkan, hasil swab test keluar dan menyatakan jenazah positif COVID-19 . Dokter lantas menghubungi Andi Hadi dan meminta agar jenazah dikembalikan untuk ditangani gugus tugas. Sayangnya, Andi Hadi kembali menolak dengan alasan jenazah sudah berada di masjid untuk di salati.
"Saat itu dokter menghubungi dan meminta agar jenazah dibawa kembali ke RSUD Daya, tapi menolak, alasannya jenazah sudah di masjid," ujar JPU.
Hal tersebut lantas dibenarkan para saksi, Nurhikmah yang merupakan Bidan di RSUD Daya yang kala itu bertugas di zona merah ruang isolasi mengatakan, melihat Andi Hadi membawa serta ambulans dari luar Rumah Sakit. Dan oleh sopirnya, jenazah kemudian dikeluarkan dari ruangan jenazah dan dinaikkan ke mobil ambulans tersebut.
"Saya waktu tugas hari itu melihat bapak Andi Hadi, didampingi oleh Andi Nur Rahmat. Jenazah dinaikkan ke mobil ambulans. Bukan ambulans dari RS Daya. Nah oleh sopirnya dibawa pulang dengan mobil itu," ujarnya.
Atas perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum diketahui menerapkan tiga pasal sekaligus, yakni pasal 214 KUHP, jo Pasal 112 KUHP, serta pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan Jo pasal 55 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
(agn)
Explore More