Bersama Partai Perindo, Deden Nasihin-Neneng Efa Siap Wujudkan Cianjur BERKAH
Rabu, 28 Agustus 2024 - 14:40 WIB
loading...
A
A
A
Hal ini sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan potensi daerah sebagai daerah pertanian yang sangat potensial menyerap tenaga kerja cukup besar.
Selanjutnya, masalah keempat, ucap Kang Denas, Ketimpangan Antar Wilayah dan Konektivitas Terbatas. Ketimpangan yang mencolok antara wilayah utara, tengah, dan selatan yang menunjukkan ketidakmerataan pembangunan sistematis.
Kawasan utara cenderung lebih maju. Sementara tengah dan selatan jauh tertinggal.
“Kondisi tersebut semakin diperparah oleh rendahnya kualitas infrastruktur jalan. Saat ini, kondisi jalan rusak sepanjang 41,6 kilometer (km) dan 3.04,2 km lainnya mengalami rusak berat. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam pembangunan infrastruktur yang dapat menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ucap Kang Denas.
Persoalan kelima, ujar Kang Denas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur rendah. Kabupaten Cianjur pada 2023 memiliki PAD hanya sebesar Rp436,5 miliar dari total pendapatan daerah Rp4,2 triliun.
Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan lemahnya basis ekonomi lokal dan ketidakmampuan daerah untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.
Padahal potensi dan peluang investasi di Cianjur sangat tinggi. Begitu juga potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi, sangat tinggi. Masalah keenam yang mendera Cianjur adalah, kasus human trafficking marak terjadi di Cianjur.
Fakta itu menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah dengan kasus perdagangan manusia terbesar di Indonesia.
“Masalah ini bukan hanya cerminan dari tingkat pendidikan rendah, kemiskinan dan pengangguran tinggi, tetapi juga menunjukkan celah besar kelemahan dalam perlindungan sosial dan penegakan hukum,” tutur Kang Denas.
Dalam kesempatan itu, Kang Denas juga menyinggung masalah sampah yang belum terkelola dengan baik. Pada 2023, sampah yang terkelola hanya 18,87 persen.
Realita ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam manajemen pengelolaan sampah, baik di hulu sumber sampah maupun hilir lokasi pengolahan dan pembuangan.
"Tanpa upaya signifikan dalam pengelolaan sampah, Kabupaten Cianjur akan dihadapkan pada konsisi darurat sampah, yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, daya tarik investasi dan pariwisata," ucapnya.
Sistem merit ASN pun, ujar Kang Denas, belum berjalan di Kabupaten Cianjur. Dalam praktik birokrasi pemerintahan di Kabupaten Cianjur, rekrutment dan pengembangan karier ASN belum menjalankan sistem merit.
Hal ini dapat terlihat dari Indeks Sistem Merit Kabupaten Cianjur masih dalam kategori kURANG.
Realita itu menunjukkan penempatan ASN dalam jabatan kerap tidak memperhatikan pendidikan dan keahlian akan tetapi disinyalir terdapat kondisi like and dislike (suka dan tidak suka). Sehingga, hasilnya birokrasi cenderung lamban dan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan.
Selanjutnya, masalah keempat, ucap Kang Denas, Ketimpangan Antar Wilayah dan Konektivitas Terbatas. Ketimpangan yang mencolok antara wilayah utara, tengah, dan selatan yang menunjukkan ketidakmerataan pembangunan sistematis.
Kawasan utara cenderung lebih maju. Sementara tengah dan selatan jauh tertinggal.
“Kondisi tersebut semakin diperparah oleh rendahnya kualitas infrastruktur jalan. Saat ini, kondisi jalan rusak sepanjang 41,6 kilometer (km) dan 3.04,2 km lainnya mengalami rusak berat. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam pembangunan infrastruktur yang dapat menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ucap Kang Denas.
Persoalan kelima, ujar Kang Denas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur rendah. Kabupaten Cianjur pada 2023 memiliki PAD hanya sebesar Rp436,5 miliar dari total pendapatan daerah Rp4,2 triliun.
Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menunjukkan lemahnya basis ekonomi lokal dan ketidakmampuan daerah untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.
Padahal potensi dan peluang investasi di Cianjur sangat tinggi. Begitu juga potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi, sangat tinggi. Masalah keenam yang mendera Cianjur adalah, kasus human trafficking marak terjadi di Cianjur.
Fakta itu menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah dengan kasus perdagangan manusia terbesar di Indonesia.
“Masalah ini bukan hanya cerminan dari tingkat pendidikan rendah, kemiskinan dan pengangguran tinggi, tetapi juga menunjukkan celah besar kelemahan dalam perlindungan sosial dan penegakan hukum,” tutur Kang Denas.
Dalam kesempatan itu, Kang Denas juga menyinggung masalah sampah yang belum terkelola dengan baik. Pada 2023, sampah yang terkelola hanya 18,87 persen.
Realita ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam manajemen pengelolaan sampah, baik di hulu sumber sampah maupun hilir lokasi pengolahan dan pembuangan.
"Tanpa upaya signifikan dalam pengelolaan sampah, Kabupaten Cianjur akan dihadapkan pada konsisi darurat sampah, yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, daya tarik investasi dan pariwisata," ucapnya.
Sistem merit ASN pun, ujar Kang Denas, belum berjalan di Kabupaten Cianjur. Dalam praktik birokrasi pemerintahan di Kabupaten Cianjur, rekrutment dan pengembangan karier ASN belum menjalankan sistem merit.
Hal ini dapat terlihat dari Indeks Sistem Merit Kabupaten Cianjur masih dalam kategori kURANG.
Realita itu menunjukkan penempatan ASN dalam jabatan kerap tidak memperhatikan pendidikan dan keahlian akan tetapi disinyalir terdapat kondisi like and dislike (suka dan tidak suka). Sehingga, hasilnya birokrasi cenderung lamban dan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan.
Lihat Juga :
