Demokrasi Indonesia dalam Bahaya, Begini Sikap Tegas Dosen UGM
Kamis, 22 Agustus 2024 - 11:00 WIB
loading...
Dosen UGM mengajak masyarakat untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan Demokrasi Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
YOGYAKARTA - Para dosen UGM mengajak masyarakat untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan Demokrasi Indonesia. Mereka memandang demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius dan harus diselamatkan.
Hal itu ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat berisiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat.
Dosen UGM Arie Sudjito mengatakan peristiwa manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yakni pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR mengenai syarat pencalonan Pilkada 2024 jelas merusak tatanan politik dan hukum.
Baca Juga: Kawal Putusan MK, BEM Undip Serukan Aksi Protes di Semarang Hari Ini
“Apa yang terjadi saat ini jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi,” kata Arie dalam keterangan tertulisnya dikutip iNews Media Group, Kamis (22/8/2024).
Oleh karena itu, UGM mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan.
Baca Juga: Kisah Cinta Pierre Tendean, Rela Masuk Islam Tapi Kandas di Tangan PKI
Mereka juga menolak berbagai bentuk praktik legitimasi praktik kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Para dosen UGM mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkadabermartabat dan berkeadilan dan sesuai kaidah hukum benar dan adil.
Mereka juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada tatanan aturan hukum yang ditetapkan.
“KPU harue mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum,” kata dia.
Dosen UGM juga mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan Demokrasi Indonesia.
Hal itu ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat berisiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat.
Dosen UGM Arie Sudjito mengatakan peristiwa manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yakni pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR mengenai syarat pencalonan Pilkada 2024 jelas merusak tatanan politik dan hukum.
Baca Juga: Kawal Putusan MK, BEM Undip Serukan Aksi Protes di Semarang Hari Ini
“Apa yang terjadi saat ini jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi,” kata Arie dalam keterangan tertulisnya dikutip iNews Media Group, Kamis (22/8/2024).
Oleh karena itu, UGM mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan.
Baca Juga: Kisah Cinta Pierre Tendean, Rela Masuk Islam Tapi Kandas di Tangan PKI
Mereka juga menolak berbagai bentuk praktik legitimasi praktik kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Para dosen UGM mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkadabermartabat dan berkeadilan dan sesuai kaidah hukum benar dan adil.
Mereka juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada tatanan aturan hukum yang ditetapkan.
“KPU harue mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum,” kata dia.
Dosen UGM juga mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan Demokrasi Indonesia.
(ams)
Lihat Juga :
