Sesalkan Kasus Bullying PPDS Unpad di RSHS, Pj Gubernur Jabar: Jangan Ada Lagi Perundungan!
loading...
A
A
A
BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyesalkan adanya peristiwa bullying atau perundungan terhadap residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Bedah Syaraf Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Alih-alih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Bey justru malu atas peristiwa tersebut. Dia mengatakan, peristiwa ini sudah diketahui oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat kalau di dalam sendiri ada perundungan, akhirnya akan seperti itu," ucap Bey di Bandung, Senin (19/8/2024).
Oleh karena itu, Bey pun meminta agar institusi kesehatan bersih dari perundungan dan tindakan senioritas. Pihaknya pun mendorong agar aksi-aksi tersebut tidak lagi dialami oleh tenaga kesehatan.
"Jangan ada lagi perundungan, kita jangan bicara perundungan di sekolah tidak boleh, tapi ternyata ada di institusi (kesehatan) yang harus memberikan pelayanan justru terjadi perundungan," tegasnya.
Untuk mengantisipasi kasus serupa terjadi, Bey memastikan Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan RSHS dan Kemenkes mengenai langkah apa saja yang bisa dilakukan guna mencegah adanya perundungan di institusi kesehatan, khususnya di Jabar.
"Kami terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan dirut RSHS yang baru kami berupaya agar apa hal yang dapat kami lakukan pendekatan pada siapa kami akan kerja sama untuk menekan dan menghilangkan perundungan. Harusnya kan institusi tidak ada lagi perundungan," tandasnya.
Alih-alih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Bey justru malu atas peristiwa tersebut. Dia mengatakan, peristiwa ini sudah diketahui oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat kalau di dalam sendiri ada perundungan, akhirnya akan seperti itu," ucap Bey di Bandung, Senin (19/8/2024).
Oleh karena itu, Bey pun meminta agar institusi kesehatan bersih dari perundungan dan tindakan senioritas. Pihaknya pun mendorong agar aksi-aksi tersebut tidak lagi dialami oleh tenaga kesehatan.
"Jangan ada lagi perundungan, kita jangan bicara perundungan di sekolah tidak boleh, tapi ternyata ada di institusi (kesehatan) yang harus memberikan pelayanan justru terjadi perundungan," tegasnya.
Untuk mengantisipasi kasus serupa terjadi, Bey memastikan Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan RSHS dan Kemenkes mengenai langkah apa saja yang bisa dilakukan guna mencegah adanya perundungan di institusi kesehatan, khususnya di Jabar.
"Kami terus berkoordinasi dengan Kemenkes dan dirut RSHS yang baru kami berupaya agar apa hal yang dapat kami lakukan pendekatan pada siapa kami akan kerja sama untuk menekan dan menghilangkan perundungan. Harusnya kan institusi tidak ada lagi perundungan," tandasnya.