Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Dorong Program Sekolah Swasta Gratis pada 2025
loading...
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyoroti ketimpangan dalam akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Jakarta. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyoroti ketimpangan dalam akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Jakarta. Sebab, terjadi ketidakadilan yang mencolok, terutama pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini mengungkapkan sekitar 50% siswa yang bersekolah di sekolah negeri di Jakarta berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Padahal, sekolah negeri di Jakarta tidak memungut biaya alias gratis.
“Realita yang kita hadapi saat ini adalah banyak siswa di sekolah negeri yang berasal dari keluarga mampu, sekitar 50%. Sementara sekolah negeri itu gratis,” ujar Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (10/8/2024).
Sebaliknya, mayoritas siswa yang bersekolah di sekolah swasta di Jakarta justru berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun, mereka harus membayar biaya sekolah, yang bagi banyak keluarga menjadi beban yang cukup berat.
“Khususnya di sekolah swasta grade 1, 2, dan 3, hampir 100% muridnya berasal dari keluarga kurang mampu. Ironisnya, mereka harus membayar untuk mendapatkan pendidikan di sana,” jelasnya.
Calon Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 ini mendorong Pemprov DKI untuk mengimplementasikan program sekolah gratis bagi sekolah swasta pada 2025. Program ini bukan hanya sebuah usulan, tetapi sudah menjadi tuntutan wajib yang harus diwujudkan.
“Jika program sekolah gratis ini bisa terealisasi pada tahun 2025, banyak masalah yang bisa kita atasi. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta,” tuturnya.
Basri juga menyoroti kasus-kasus di mana anak-anak terpaksa dipulangkan atau ijazah mereka ditahan karena orang tua mereka tidak mampu melunasi tunggakan SPP di sekolah swasta. Dengan adanya program ini, diharapkan kasus-kasus semacam ini tidak akan terjadi lagi.
Selain itu, Basri mencatat bahwa program sekolah gratis ini sudah berhasil diwujudkan di beberapa daerah lain di Indonesia. Dia mengajak Pemprov DKI segera mempersiapkan anggaran melalui perubahan APBD 2024 agar program ini dapat dilaksanakan pada tahun 2025.
“Untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, pendidikan adalah kuncinya. Program sekolah gratis ini adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.
Basri menutup dengan meminta Pemprov DKI untuk segera mengambil tindakan dan memastikan program ini bisa direalisasikan demi kesejahteraan warga Jakarta. Sekolah gratis ini harus mulai dilaksanakan pada 2025.
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini mengungkapkan sekitar 50% siswa yang bersekolah di sekolah negeri di Jakarta berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Padahal, sekolah negeri di Jakarta tidak memungut biaya alias gratis.
“Realita yang kita hadapi saat ini adalah banyak siswa di sekolah negeri yang berasal dari keluarga mampu, sekitar 50%. Sementara sekolah negeri itu gratis,” ujar Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (10/8/2024).
Sebaliknya, mayoritas siswa yang bersekolah di sekolah swasta di Jakarta justru berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun, mereka harus membayar biaya sekolah, yang bagi banyak keluarga menjadi beban yang cukup berat.
“Khususnya di sekolah swasta grade 1, 2, dan 3, hampir 100% muridnya berasal dari keluarga kurang mampu. Ironisnya, mereka harus membayar untuk mendapatkan pendidikan di sana,” jelasnya.
Calon Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 ini mendorong Pemprov DKI untuk mengimplementasikan program sekolah gratis bagi sekolah swasta pada 2025. Program ini bukan hanya sebuah usulan, tetapi sudah menjadi tuntutan wajib yang harus diwujudkan.
“Jika program sekolah gratis ini bisa terealisasi pada tahun 2025, banyak masalah yang bisa kita atasi. Tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta,” tuturnya.
Basri juga menyoroti kasus-kasus di mana anak-anak terpaksa dipulangkan atau ijazah mereka ditahan karena orang tua mereka tidak mampu melunasi tunggakan SPP di sekolah swasta. Dengan adanya program ini, diharapkan kasus-kasus semacam ini tidak akan terjadi lagi.
Selain itu, Basri mencatat bahwa program sekolah gratis ini sudah berhasil diwujudkan di beberapa daerah lain di Indonesia. Dia mengajak Pemprov DKI segera mempersiapkan anggaran melalui perubahan APBD 2024 agar program ini dapat dilaksanakan pada tahun 2025.
“Untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, pendidikan adalah kuncinya. Program sekolah gratis ini adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.
Basri menutup dengan meminta Pemprov DKI untuk segera mengambil tindakan dan memastikan program ini bisa direalisasikan demi kesejahteraan warga Jakarta. Sekolah gratis ini harus mulai dilaksanakan pada 2025.
(cip)
Lihat Juga :
