Pemprov Sultra Raih Universal Health Coverage UHC Award 2024
loading...
![Pemprov Sultra Raih...](https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2024/08/08/174/1431927/pemprov-sultra-raih-universal-health-coverage-uhc-award-2024-vwz.webp)
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto usai menerima penghargaan UHC kategori Utama di The Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Kamis (8/8/24). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori Utama. Penganugerahan tersebut diserahkan Wapres KH Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto di The Krakatau Grand Ballroom TMII Jakarta, Kamis (8/8/24).
Pemprov Sultra dinilai berhasil dalam capaian Cakupan Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai angka 100%. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penghargaan UHC ini merupakan wujud apresiasi dari pemerintah pusat terhadap komitmen pemda yang cakupan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melebihi target RPJMN sebesar 95%.
"Selamat kepada bapak/ibu gubernur, bupati/wali kota yang telah menerima penghargaan UHC Award 2024. Tentunya pencapaian ini menjadi benchmark bagi daerah lain yang ingin mewujudkan UHC. Bagi Pemda yang telah menerima penghargaan ini, kami berharap untuk lebih tingkatkan kepesertaan hingga akhirnya terwujudnya UHC pada seluruh daerah di Indonesia," katanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan UHC award kategori utama kepada pemda terpilih. Dalam sambutannya, Wapres mengatakan, penghargaan UHC ini sebagai apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program JKN. ”Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pihak untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.
Wapres mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemda dalam memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. “Kami sangat mengapresiasi upaya pemda dalam meningkatkan cakupan peserta JKN sehingga melebihi target yang telah ditentukan. Ini adalah bukti nyata komitmen dan kerja keras yang patut dicontoh,” lanjutnya.
Dalam arahannya, Wapres mendorong agar cakupan kesehatan diperluas hingga 100%. Caranya dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan menggunakan pendekatan yang efektif serta solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iuran.
Sebagai informasi, tahun lalu Sultra pernah menerima penghargaan UHC namun belum masuk dalam kategori utama. Akhirnya, tahun ini Sultra berhasil masuk dalam Kategori Utama dengan cakupan peserta per 1 Agustus mencapai 2.849.818 jiwa atau 100%, yang merupakan hasil lebih dari target RPJMN yang telah ditentukan sebesar 95%.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas penghargaan yang telah diterima. "Alhamdullilah, Sultra kembali menorehkan prestasi, penghargaan ini adalah hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BPJS kesehatan cabang Sultra," katanya.
Andap mengungkapkan, ke depan pihaknya beserta seluruh pihak terkait akan melangkah bersama untuk mewujudkan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, dan bermutu. "Tidak ada artinya, apabila masyarakat tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara. Utamanya bagi masyarakat pada daerah 3T (tertinggal, terluar dan terpencil ), bukan hanya masyarakat yang tinggal di perkotaan saja," tegasnya.
Pemprov Sultra dinilai berhasil dalam capaian Cakupan Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai angka 100%. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penghargaan UHC ini merupakan wujud apresiasi dari pemerintah pusat terhadap komitmen pemda yang cakupan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melebihi target RPJMN sebesar 95%.
"Selamat kepada bapak/ibu gubernur, bupati/wali kota yang telah menerima penghargaan UHC Award 2024. Tentunya pencapaian ini menjadi benchmark bagi daerah lain yang ingin mewujudkan UHC. Bagi Pemda yang telah menerima penghargaan ini, kami berharap untuk lebih tingkatkan kepesertaan hingga akhirnya terwujudnya UHC pada seluruh daerah di Indonesia," katanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan UHC award kategori utama kepada pemda terpilih. Dalam sambutannya, Wapres mengatakan, penghargaan UHC ini sebagai apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program JKN. ”Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pihak untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.
Wapres mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemda dalam memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. “Kami sangat mengapresiasi upaya pemda dalam meningkatkan cakupan peserta JKN sehingga melebihi target yang telah ditentukan. Ini adalah bukti nyata komitmen dan kerja keras yang patut dicontoh,” lanjutnya.
Dalam arahannya, Wapres mendorong agar cakupan kesehatan diperluas hingga 100%. Caranya dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan menggunakan pendekatan yang efektif serta solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iuran.
Sebagai informasi, tahun lalu Sultra pernah menerima penghargaan UHC namun belum masuk dalam kategori utama. Akhirnya, tahun ini Sultra berhasil masuk dalam Kategori Utama dengan cakupan peserta per 1 Agustus mencapai 2.849.818 jiwa atau 100%, yang merupakan hasil lebih dari target RPJMN yang telah ditentukan sebesar 95%.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas penghargaan yang telah diterima. "Alhamdullilah, Sultra kembali menorehkan prestasi, penghargaan ini adalah hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BPJS kesehatan cabang Sultra," katanya.
Andap mengungkapkan, ke depan pihaknya beserta seluruh pihak terkait akan melangkah bersama untuk mewujudkan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil, dan bermutu. "Tidak ada artinya, apabila masyarakat tidak mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara. Utamanya bagi masyarakat pada daerah 3T (tertinggal, terluar dan terpencil ), bukan hanya masyarakat yang tinggal di perkotaan saja," tegasnya.
(poe)