Dear Warga Jambi, Ini Maklumat Larangan Bakar Hutan dan Lahan
Senin, 29 Juli 2024 - 10:38 WIB
loading...
Pemprov Jambi bersama Polri dan TNI tidak main-main dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Jambi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAMBI - Pemprov Jambi bersama Polri dan TNI tidak main-main dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Jambi. Mereka mengeluarkan maklumat secara tegas bagi pembakar lahan akan dipidana 15 tahun dan denda Rp5 miliar.
”Pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan sanksi hukum berat dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono kepada SINDOnews, Senin (29/7/2024).
Menurut dia, pembakaran hutan dan lahan dapat merusak lingkungan dan juga dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat.Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 ayat 3 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
Baca Juga: Terjadi 18 Kebakaran Lahan, Palangkaraya Siaga Bencana Karhutla
Kasubbin Penmas Bidhumas Polda Jambi Kompol Muhammad Amin Nasution mengatakan, maklumat Polda Jambi ini berisi tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi ditandatangani langsung Kapolda Jambi pada 25 Juli 2024.
Dia menambahkan, pembakaran hutan dan lahan adalah merupakan perbuatan kejahatan atau tindak pidana karena menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti flora dan fauna.
“Selain itu dapat mengganggu kesehatan yang diakibatkan oleh asap dan juga gangguan terhadap kegiatan masyarakat antara lain pendidikan, transportasi dan perekonomian,” katanya.
Baca Juga: Karhutla di Muaro Jambi, 5 Hektare Lahan Perkebunan Warga Terbakar
Terhadap hutan dan lahan yang dibakar, ungkapnya, akan dikenakan status quo. “Sebagai bukti terjadinya kejahatan dan dilarang dimanfaatkan oleh siapapun juga sampai ada keputusan hukum yang tetap (inkrah),” sebut Amin.
Sementara itu, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Rachmad menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait guna menghadapi tantangan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara efektif.
“Komitmen TNI dalam mendukung upaya pencegahan serta penanggulangan bencana lingkungan demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya
Terpisah, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa bencana karhutla menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. “Karhutla ini memiliki dampak yang luar biasa, selain menimbulkan kerusakan lahan, namun juga mengganggu kesehatan masyarakat,” katanya.
Pada tahun 2015 dan 2019 lalu, masyarakat sangat merasakan dampak buruk yang diakibatkan karhutla, selain berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga mengganggu aktivitas transportasi.
”Saya mengimbau agar seluruh elemen harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan karhutla. Tetap siaga dan waspada, kita lakukan upaya antisipasi sedini mungkin, sehingga tidak terjadi lagi karhutla di Provinsi Jambi,” harap Gubernur.
”Pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan sanksi hukum berat dan diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono kepada SINDOnews, Senin (29/7/2024).
Menurut dia, pembakaran hutan dan lahan dapat merusak lingkungan dan juga dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat.Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 ayat 3 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
Baca Juga: Terjadi 18 Kebakaran Lahan, Palangkaraya Siaga Bencana Karhutla
Kasubbin Penmas Bidhumas Polda Jambi Kompol Muhammad Amin Nasution mengatakan, maklumat Polda Jambi ini berisi tentang larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi ditandatangani langsung Kapolda Jambi pada 25 Juli 2024.
Dia menambahkan, pembakaran hutan dan lahan adalah merupakan perbuatan kejahatan atau tindak pidana karena menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti flora dan fauna.
“Selain itu dapat mengganggu kesehatan yang diakibatkan oleh asap dan juga gangguan terhadap kegiatan masyarakat antara lain pendidikan, transportasi dan perekonomian,” katanya.
Baca Juga: Karhutla di Muaro Jambi, 5 Hektare Lahan Perkebunan Warga Terbakar
Terhadap hutan dan lahan yang dibakar, ungkapnya, akan dikenakan status quo. “Sebagai bukti terjadinya kejahatan dan dilarang dimanfaatkan oleh siapapun juga sampai ada keputusan hukum yang tetap (inkrah),” sebut Amin.
Sementara itu, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Rachmad menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait guna menghadapi tantangan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara efektif.
“Komitmen TNI dalam mendukung upaya pencegahan serta penanggulangan bencana lingkungan demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya
Terpisah, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa bencana karhutla menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. “Karhutla ini memiliki dampak yang luar biasa, selain menimbulkan kerusakan lahan, namun juga mengganggu kesehatan masyarakat,” katanya.
Pada tahun 2015 dan 2019 lalu, masyarakat sangat merasakan dampak buruk yang diakibatkan karhutla, selain berdampak pada kesehatan masyarakat, namun juga mengganggu aktivitas transportasi.
”Saya mengimbau agar seluruh elemen harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan karhutla. Tetap siaga dan waspada, kita lakukan upaya antisipasi sedini mungkin, sehingga tidak terjadi lagi karhutla di Provinsi Jambi,” harap Gubernur.
(ams)
Lihat Juga :
