DPRD Didesak Buat Rekomendasi Tolak Tambang Emas Liar di Siguntu
Senin, 24 Agustus 2020 - 17:01 WIB
loading...
Wakil Ketua DPRD Palopo Irvan Majid bersama beberapa anggota DPRD lainya saat menerima aspirasi Gempala, Senin, (24/08/2020). Foto: Sindonews/Chaeruddi
A
A
A
PALOPO - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gabungan Mahasiswa Pencinta Alam (Gamapala) Kota Palopo, mendesak DPRD Kota Palopo untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan penambangan emas di Siguntu.
Hal ini disampaikan saat mereka melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Palopo , Senin, (24/8/2020). Mereka meminta lembaga legislatif tersebut secara kelembagaan mengeluarkan rekomendasi penolakan aktivitas penambangan di Siguntu, Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang karena bisa merusak lingkungan.
Baca Juga: Penambang Emas Liar di Kawasan Siguntu Diminta Segera Ditindak
Haerul Salim, salah seorang aktivis Gamapala, di hadapan anggota DPRD Palopo , mengingatkan kembali tragedi banjir bandang di Palopo pada tahun 2008 yang diduga akibat kerusakan hutan.
"Pada tanggal 12 Agustus 2020 kami dari Gamapala Palopo sudah menginvestigasi dan survey langsung ke kawasan hutan lindung tersebut, dan ditemukan banyak lubang penambangan ilegal yang bisa mengakibatkan terjadinya longsor, maka dalam hal ini perlu penanganan cepat dari pemerintah maupun dinas terkait," ujarnya.
Hal ini disampaikan saat mereka melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Palopo , Senin, (24/8/2020). Mereka meminta lembaga legislatif tersebut secara kelembagaan mengeluarkan rekomendasi penolakan aktivitas penambangan di Siguntu, Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang karena bisa merusak lingkungan.
Baca Juga: Penambang Emas Liar di Kawasan Siguntu Diminta Segera Ditindak
Haerul Salim, salah seorang aktivis Gamapala, di hadapan anggota DPRD Palopo , mengingatkan kembali tragedi banjir bandang di Palopo pada tahun 2008 yang diduga akibat kerusakan hutan.
"Pada tanggal 12 Agustus 2020 kami dari Gamapala Palopo sudah menginvestigasi dan survey langsung ke kawasan hutan lindung tersebut, dan ditemukan banyak lubang penambangan ilegal yang bisa mengakibatkan terjadinya longsor, maka dalam hal ini perlu penanganan cepat dari pemerintah maupun dinas terkait," ujarnya.
Lihat Juga :
