Marak Kecurangan, Bey Akan Laporkan Evaluasi PPDB Jabar 2024 ke Mendikbudristek
Rabu, 24 Juli 2024 - 17:35 WIB
loading...
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin akan melaporkan perkembangan dan evaluasi PPDB 2024 secara lisan kepada Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Foto/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat , Bey Machmudin akan melaporkan perkembangan dan evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 secara lisan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.
Hal itu disampaikan Bey Machmudin seusai Rapat Pimpinan yang membahas sejumlah evaluasi dan rencana perbaikan terkait proses PPDB 2024 di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (24/7/2024).
“Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran,” ucap Bey.
Baca juga; Server PPDB 2024 Down, Ini Penjelasan Lengkap Disdik Jabar
Salah satu hal yang akan disampaikan, kata Bey, adalah terkait penambahan data peserta PPDB 2024 yang dianulir menjadi 279 peserta, yang sebelumnya 277. “Rata-rata peserta yang dianulir karena kedapatan memanipulasi data tempat tinggal,” ungkapnya.
Selain itu, hasil analisa di Jabar yang menunjukkan bahwa terdapat 16 kecamatan yang tak memiliki SMA. Bey juga mengimbau pada pelaksanaan PPDB ke depan untuk sekolah swasta favorit agar tidak bersikap egois.
Dia mengkritik praktik beberapa sekolah swasta favorit di Bandung yang membuka pendaftaran dan tes pada Januari yang menyebabkan uang pendaftaran tak bisa dikembalikan jika siswa diterima di PPDB sekolah negeri.
“Apa pun sistemnya kalau selalu ada (kecurangan), jadi lebih baik sistem yang sudah ada kita perbaiki dan bersama-sama mengawalnya,” imbuhnya.
Baca juga; Bagaimana Jika Ada Kendala Daftar Ulang Online PPDB Jabar 2024?
Selain itu, Bey juga menyinggung aturan Kartu Keluarga (KK) yang belum satu tahun. “Kalau menyalahi aturan akan ada proses baru lagi, nanti saya sampaikan bersama Kepala Dimas Pendidikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, mengenai penghapusan pemisahan jurusan IPA dan IPS di SMA, Bey mengaku belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.
"Dari Kadisdik belum ada sosialisasi, Pak Menteri pun menyampaikan tidak semudah itu dilaksanakan, jadi kita tunggu. Sementara ini masih ada (jurusan IPA dan IPS) karena belum ada sosialisasi, jadi berjalan seperti biasa," katanya.
Bey menegaskan bahwa Pemprov Jabar terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Hal itu disampaikan Bey Machmudin seusai Rapat Pimpinan yang membahas sejumlah evaluasi dan rencana perbaikan terkait proses PPDB 2024 di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (24/7/2024).
“Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran,” ucap Bey.
Baca juga; Server PPDB 2024 Down, Ini Penjelasan Lengkap Disdik Jabar
Salah satu hal yang akan disampaikan, kata Bey, adalah terkait penambahan data peserta PPDB 2024 yang dianulir menjadi 279 peserta, yang sebelumnya 277. “Rata-rata peserta yang dianulir karena kedapatan memanipulasi data tempat tinggal,” ungkapnya.
Selain itu, hasil analisa di Jabar yang menunjukkan bahwa terdapat 16 kecamatan yang tak memiliki SMA. Bey juga mengimbau pada pelaksanaan PPDB ke depan untuk sekolah swasta favorit agar tidak bersikap egois.
Dia mengkritik praktik beberapa sekolah swasta favorit di Bandung yang membuka pendaftaran dan tes pada Januari yang menyebabkan uang pendaftaran tak bisa dikembalikan jika siswa diterima di PPDB sekolah negeri.
“Apa pun sistemnya kalau selalu ada (kecurangan), jadi lebih baik sistem yang sudah ada kita perbaiki dan bersama-sama mengawalnya,” imbuhnya.
Baca juga; Bagaimana Jika Ada Kendala Daftar Ulang Online PPDB Jabar 2024?
Selain itu, Bey juga menyinggung aturan Kartu Keluarga (KK) yang belum satu tahun. “Kalau menyalahi aturan akan ada proses baru lagi, nanti saya sampaikan bersama Kepala Dimas Pendidikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, mengenai penghapusan pemisahan jurusan IPA dan IPS di SMA, Bey mengaku belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.
"Dari Kadisdik belum ada sosialisasi, Pak Menteri pun menyampaikan tidak semudah itu dilaksanakan, jadi kita tunggu. Sementara ini masih ada (jurusan IPA dan IPS) karena belum ada sosialisasi, jadi berjalan seperti biasa," katanya.
Bey menegaskan bahwa Pemprov Jabar terus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas dalam proses PPDB serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
(wib)
Lihat Juga :
