Jumlah Penduduk Miskin Turun 0,07%, Warga NTB Dinilai Mampu Bertahan Pascagempa

MATARAM - Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di NTB pada Maret 2019 sebesar 14,56%. Angka ini menurun 0,07% poin dibanding September 2018 yang sebesar 14,63%.

Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arrief Chandra Setiawan menjelaskan, jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2019 tercatat sebesar 735,960 orang (14,56%). Pada September 2018, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 735,620 orang (14,63%).

“Memang terlihat angka kemiskinan naik tipis 340 orang selama periode tersebut karena adanya penambahan jumlah penduduk. Namun jika dilihat dari persentase penduduk miskin terhadap total penduduk selama periode September 2018 – Maret 2019 yaitu ada penurunan sebesar 0,07% poin,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (15/7/2019).

Pada periode September 2018 - Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTB mengalami penurunan dari 2,380 pada September 2018 menjadi 2,327 pada Maret 2019. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di NTB cenderung mendekati garis kemiskinan.

Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,551 pada September 2018 menjadi 0,478 pada Maret 2019. Ini berarti kesenjangan di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB Najamuddin Amy saat menghadiri agenda rilis di BPS NTB, mengatakan, Provinsi NTB pascagempa sering diasumsikan dengan daerah yang terpuruk dari sejumlah sektor, salah satunya terkait kemiskinan. Namun berdasarkan penghitungan yang dilakukan BPS NTB dari September 2018 – Maret 2019, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk di NTB justru menurun meskipun tipis.

“Kami memiliki daya tahan karena pasokan makanan dan non-makanan selama pascagempa tetap mengalir dari banyak pihak. Sehingga angka 0,07% ini harus disikapi sebagai optimisme. Saat kita terpuruk pun, kita masih bertahan di angka 0,07% poin itu,” kata Najamuddin Amy.

Dia menambahkan, optimisme pemerintah daerah untuk terus menurunkan angka kemiskinan di NTB tetap dibangun. Intervensi anggaran dari APBD terutama di sektor-sektor yang menjadi penyusun garis kemiskinan ini akan dilakukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.